JPO di MH Thamrin 3 Tahun Diusulkan tak Kunjung Terealisasi

Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) untuk di jalan MH Thamrin, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang sampai saat ini belum terealisasi.

Padahal, masyarakat sekitar sudah mengajukan permohonan pembuatan PJO sampai 3 kali dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota.

“Tetep yang namanya aspirasi masyarakat akan kami prioritaskan, cuma kembali lagi kepada Pemerintah Kota Tangerang harus menyiapkan anggaran. Kalau bicara APBD itu gak cuma belanjanya, tapi membicarakan pendapatan juga, gimana pendapatan bisa terakomodir dengan biaya pengeluaran. Kalau biaya langsungnya besar, tapi pendapatannya kurang itu,” ucap Muhammad Rizal, Anggota DPRD Kota Tangerang Dapil IV Pinang – Cipondoh kepada wartawan, Kamis (15/02/2018)

Rizal menjelaskan, pembangunan tahun lalu sudah banyak yang terealisasi, baik dari bedah rumah, jamban keluarga, drainase, gorong – gorong dan pembangunan infrastruktur lainnya.

“Cuma kami masih memiliki kendala dalam pembangunan, yaitu Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di jalan M.H Thamrin, karena ada sekolahan didalamnya dan tiap hari ada anak kecil yang sekolah nyebrang jalan, kalau kita orang dewasa saja susah untuk nyebrangnya. Gimana anak kecil dan ibu-ibu yang sedang membawa anaknya, dan itu sudah 3 tahun saya mengusulkan akan tetapi sampai saat ini belum terealisasi,” terangnya.

Disebutkan Rizal, kendalanya ialah jalanan tersebut milik Provinsi Banten. Pada tahun sbelumnya telah berkoodinasi kepada pihak Provinsi, tetapi belum mendapatkan jawaban. Padahal, sudah menganjurkan melalui proposal masyarakat, dari tingkat kelurahan sampai tingkat kecamatan sudah sampai Walikota.

“Betul jalan itu punya provinsi, tapikan kita kerja sama dengan provinsi. Kalau mau pakai investor tidak apa-apa yang penting jelas alat JPO ini bisa dibangun. Kalau mau pakai APBD ayo kita sama-sama bangun. Karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, jangan sampai kita menunggu dan jalan tersebut memakan korban lagi,” tukasnya.

Sementara itu, Cecep Rusmin, lurah Panunggangan Barat membenarkan bahwa masyarakat yang berada di wilayahnya sangat membutuhkan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

“Benar masyarakat sana membutuhkan JPO, sampai Musrenbang kali ini saja tetap diajukan. Bahkan sebelumnya waktu saya masih jadi Sekretaris Kelurahan (Sekel) saya pernah juga mengajukan permohonan pembangunan JPO. Karena disana belum ada, dan kalau jalan memutar itu jauh, dan kalau nyebrang itu rawan dan sering memakan korban,” tandasnya. (Amd)