Home Berita Andika Persoalkan Minimnya Penyaluran Rastra 2018

Andika Persoalkan Minimnya Penyaluran Rastra 2018

0

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy berkunjung ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, mewakili Gubernur Banten dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan Pemprov Banten kepada pemkab/pemkot di Banten.

Andika datang bersama rombongan yakni sejumlah Kepala OPD Pemprov Banten diterima Penjabat Bupati Lebak Ino S Rawita di Aula Pemkab Lebak, Kamis (25/4/2018).  Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala OPD Pemkab Lebak, Kapolres Lebak AKBP Dani Arianto, Dandim Lebak Letkol Arh Syafa Susanto, para Camat, Kapolsek dan Danramil se-Kabupaten Lebak.

Dalam pertemuan itu, di antaranya yang menjadi sorotan Wagub yakni distribusi beras rakyat sejahtera (Rastra) 2018 di Kabupaten Lebak. Hal ini terjadi saat Penjabat Bupati Lebak yang hendak menutup pertemuan diinterupsi langsung oleh Wagub kendati semua paparan dan dialog interaktif dengan peserta pertemuan telah dilakukan.

“Sebentar Pak, saya belum mendengar tentang perkembangan penyaluran rastra (beras rakyat sejahtera). Coba Bu Kadinsos (Kepala Dinas Sosial Pemprov Banten Nurhana) tolong paparkan di sini kenapa penyaluran rastra di Lebak masih minim. Saya terima informasi ini langsung dari Pak Mensos (Menteri Sosial Idrus Marham),” sela Wagub.

Mendapati perintah tersebut, Nurhana lalu berbicara kepada peserta pertemuan bahwa penyaluran rastra alokasi tahun 2018 di Kabupaten Lebak sejauh ini masih minim. Hal itu, kata dia, disebabkan oleh faktor cuaca, sehingga penyaluran oleh Bulog ke titik distribusi sulit dilakukan. “Dalam beberapa pekan ini sering hujan. Tapi kami bersama dengan Pemkab Lebak berjanji untuk segera menuntaskan distribusi rastra yang tersisa sesegera mungkin,” kata Nurhana.

Sebelumnya dalam pertemuan tersebut juga terungkap tentang banyaknya ruas jalan di Lebak yang rusak akibat aktivitas penambangan pasir. Pemkab Lebak mengaku, selain dari sisi pengawasan yang memang sulit dilakukan karena terbatasnya personil pengawas yang dimiliki, juga ada persoalan keterbatasan anggaran pemeliharaan jalan.

Terkait persoalan tersebut, Andika mengusulkan agar Pemkab Lebak melakukan pengajuan penyerahan tanggung jawab sejumlah ruas jalan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Pemkab Lebak, ke Pemprov Banten. “Saya kira diajukan saja pelimpahannya, nanti biar diproses oleh pemprov. Jadi nanti Pemkab Lebak bisa lebih fokus ke jalan poros desa yang itu juga tidak kalah pentingnya,” kata Wagub disambut tepuk tangan peserta pertemuan.

Masih dalam pertemuan tersebut, juga terungkap Pemkab Lebak mengalami kekurangan unit mobil pemadam kebakaran, sehingga Pemkab Lebak bermaksud meminta bantuan keuangan untuk keperluan pengadaan unit mobil pemadam kebakaran. Menyikapi pengajuan tersebut, Wagub justru mengusulkan agar Pemkab Lebak melakukan pengajuan pinjam pakai unit mobil damkar ke Pemprov Banten.

“Setahu saya di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemprov Banten) banyak itu mobil begitu. Pinjam saja, ajukan pinjam pakainya. Kalau nunggu bantuan keuangan itu lama lagi prosesnya,” kata Ketua Karang Taruna Banten ini.

Selain itu Wagub juga memaparkan tentang prioritas anggaran Pemprov Banten mulai tahun 2018 ini yang di titik beratkan ke 3 sektor pelayanan dasar, yaitu infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Andika mengungkapkan, anggaran untuk ketiga sektor pelayanan dasar tersebut di APBD 2018 masing-masing sekitar Rp 1,4 triliun, Rp 1,2 triliun, dan Rp1,4 triliun.

“Jadi jangan heran kalau bantuan keuangan ke kabupaten/kota jadi agak berkurang jumlahnya. Idealnya memang untuk menekan disparitas selatan-utara, pemkab di selatan seperti Lebak ini dapat bantuan keuangannya Rp150 miliar, yang di utara Rp50 miliar juga cukup,” tegasnya. (Kor)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here