Home Berita Hakekat Pelayanan Pemerintahan Adalah Melindungi Masyarakat

Hakekat Pelayanan Pemerintahan Adalah Melindungi Masyarakat

0

Kemendagri melalui Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharuddin kembali menegaskan sesuai UU Pemda adalah tugas, kewenangan dan kewajiban kemendagri sebagai institusi negara yang memiliki otoritas melakukan pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, kata Bahtiar, dimaksud adalah pelaksanaan pembangunan, pemberdayaaan, dan pelayanan publik. Kemendagri memilki tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaam otonomi daerah.

Ia sangat memahami hal tersebut, karena Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharuddin adalah juga merupakan sosok.ilmuwan pemeintahan yang sudah lama telah menempuh pendidikan hingga doktoral (S3) pada Universitas Padjajaran yang sudah cukup lama. Dan pernah tercatat sebagai dosen pengajar pada beberapa perguruan tinggi khususnya ilmu pemerintahan dengan segala dimensinya.

Lebih lanjut Bahtiar menjelaskan bahwa Secara philosofi, tugas utama diadakannya sebuah pemerintahan adalah melayani masyarakat. Tugas pemerintahan pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat baik masyarakat secara sendiri-sendiri (individu), kelompok, badan hukum tanpa diskriminasi.

Menurutnya, layanan pemerintahan terkait perijinan dalam berbagai bentuk biasanya selalu disertai dengan standar-standar, kriteria dan prosedur. Makna dari standar, kriteria dan prosedur layanan perijinan secara hakiki adalah dimaksudkan sebagai bentuk upaya perlindungan (proteksi) negara (pemerintahan) kepada masyarakat atau warganya. Sebagai contoh ilustrasi ; mengapa Ijin Mendirikan.Bangunan (IMB) tidak diberikan oleh pemda kepada kepada masyarakat yang hendak membangun rumah pada lokasi lahan dengan konjuktur tanah yang miring dan terjal. Ijin tersebut pasti tidak diberikan untuk mencegah agar nantinya rumah warga masyarakat tersebut tidak mudah roboh karena pergerakan tanah dimusim hujan dan dapat diterjang longsor.

Ilustrasi tersebut memperjelas makna bahwa pelayanan perijinan bukanlah sekedar layanan memberikan persetujuan atau tidak memberi persetujuan ijin, akan tetapi terkandung makna, maksud dan semangat kuat untuk melindungi warga masyarakat. Oleh karena itu, seluruh aparatur negara yang saat ini bertugas pada unit-unit layanan pemerintahan semestinya memahami philosofi layanan perijinan, sehingga aparat sebagai sang pelayan masyarakat, memiliki tanggungjawab melindungi masyarakat, memiliki integritas dan memiliki kualitas kepribadian sebagai pelayan yang baik. “Bukan malah sebaliknya menyalahgunakan wewenang dan jabatannya dalam pelayanan masyarakat,” katanya.

Bahtiar menerangkan lebih lanjut bahwa hal-hal tersebut, berulang-ulang kali disampaikan Mendagri Tjahyo Kumolo dalam berbagai kesempatan. Mendagri selalu memberi pelajaran dan keteladan yang baik kepada aparat di lingkungan kemendagri dan pemda dengan pola dan gaya hidup sederhana. “Mendagri selalu menyiapkan waktu kapanpun sebagai pembina dan pengawas kinerja Kepala Daerah, aktif berkomunikasi memberikan arahan kepada 34 gubernur dan termasuk kepada Bupati/Walikota yg hingga saat ini jumlah 514 kab/kota,” jelasnya.

Semua hal tersebut, sambung Bahtiar, diakukan Mendagri dengan tulus ikhlas, tanpa pamrih dengan bahasa yang santun dan sopan dengan penuh etika. “Karena beliau sangat menghargai posisi Kepala Daerah sebagai pemimpin di daerahnya. Jadi berkomunikasi langsung atau tidak langsung, melalui surat menyurat maupun melalui telpon dengan para kepala daerah di seluruh tanah air adalah hal biasa Mendagri lakukan sebagai tugas rutin Mendagri yang hampir setiap saat harus menyelesaikan berbagai masalah pemerintahan di berbagai daerah,” jelasnya. (ris)