Jejak Bang TOID – Sore itu (9/7), tepat pukul 17.35 WIB. Langit perlahan kehilangan semburat jingganya, berganti warna kelabu yang menandai malam segera datang. Saya sedang dalam perjalanan menuju salah satu wilayah di Jakarta bersama seorang senior, mantan aktivis organisasi mahasiswa yang namanya cukup dikenal di Indonesia sebut saja inisialnya R.
Saya duduk di kursi depan, sementara beliau mengemudikan mobil. Google Maps memperkirakan perjalanan sekitar 27 menit. Di tengah perjalanan, kami memutuskan mampir ke sebuah SPBU karena jarum indikator bahan bakar sudah mendekati huruf “E”.
Mobil diarahkan ke antrean Pertalite. Namun, sebelum masuk, sebuah papan informasi membuat kami mengurungkan niat. Tertulis, “Pertalite sedang dalam perjalanan.” Kalimat yang belakangan sering menjadi pengganti kata “kosong”.
More Read
Karena kondisi tangki tak memungkinkan mencari SPBU lain, senior saya akhirnya mengantre di jalur BBM non-subsidi. Hanya mengisi secukupnya dengan harapan saat pulang nanti Pertalite sudah tersedia di SPBU lain.
Malam berganti larut. Sekitar pukul 21.15 WIB kami meninggalkan Jakarta menuju Tangerang. Harapan untuk menemukan Pertalite ternyata kembali pupus. Di SPBU berikutnya kami kembali mendapati informasi yang sama. Pertalite belum tersedia. Mau tidak mau, kami kembali membeli BBM non-subsidi.
Di sepanjang perjalanan pulang, obrolan kami awalnya membahas berbagai pemberitaan yang sedang menghebohkan publik, mulai dari dinamika di Kejaksaan hingga isu yang menyeret institusi kepolisian. Sesekali saya membuka media sosial. Linimasa X, Facebook, hingga TikTok dipenuhi keluhan masyarakat yang mengaku kesulitan mendapatkan Pertalite.
Obrolan kami pun berbelok.
More Read
“Jangan-jangan Pertalite benar-benar mau dihapus seperti Premium dulu,” celetuk saya.
Senior saya hanya tersenyum tipis.
“Belum tentu,” jawabnya singkat.
More Read
Ia lalu menyampaikan analisis yang menurut saya cukup menarik.
“Menurut gue, Pertalite bukan benar-benar langka. Bisa jadi ini bagian dari proses membaca perilaku pasar. Pemerintah ingin tahu seberapa besar masyarakat akan beralih ke BBM non-subsidi ketika pasokan Pertalite dibatasi. Dari situ mereka bisa menghitung dampak fiskal, potensi penghematan subsidi, sampai reaksi masyarakat jika suatu saat kebijakan itu benar-benar diterapkan.”
Saya terdiam beberapa saat.
Logikanya memang masuk akal. Dalam ilmu kebijakan publik, simulasi tidak selalu dilakukan lewat survei atau kuesioner. Kadang perilaku masyarakat justru dibaca dari situasi yang tercipta di lapangan. Ketika pilihan dipersempit, akan terlihat bagaimana masyarakat beradaptasi.
Namun di sisi lain, muncul pertanyaan yang lebih besar.
Kalau memang ini bagian dari proses pengukuran, apakah masyarakat mengetahui tujuan tersebut? Atau justru masyarakat hanya melihat satu fakta sederhana: BBM yang biasa mereka beli semakin sulit ditemukan.
Bagi warga yang penghasilannya pas-pasan, selisih harga beberapa ribu rupiah per liter bukan angka kecil. Sopir angkutan, ojek daring, pedagang keliling, hingga pekerja harian merasakan langsung dampaknya. Mereka tidak sedang memikirkan desain kebijakan energi nasional. Mereka hanya ingin kendaraannya tetap bisa berjalan dengan biaya yang masih sanggup ditanggung.
Di sinilah pentingnya komunikasi publik. Kebijakan sebesar apa pun akan selalu memunculkan ruang spekulasi jika informasi resmi datang terlambat atau tidak utuh. Kekosongan informasi sering kali lebih cepat diisi oleh asumsi, rumor, bahkan teori konspirasi.
Apakah Pertalite benar-benar akan dihapus? Sampai hari ini belum ada keputusan resmi yang menyatakan demikian. Apakah kelangkaan ini murni persoalan distribusi? Bisa jadi. Apakah ini bagian dari proses evaluasi kebijakan subsidi energi? Sangat mungkin juga.
Saya tidak tahu mana yang paling benar.
Yang saya tahu, malam itu kami dua kali membeli BBM non-subsidi bukan karena ingin, melainkan karena tidak memiliki pilihan.
