Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menyebut banyak perwira tinggi dan perwira menengah TNI tidak mendapatkan jabatan (non job).
Menhan melaporkan kondisi ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepada Presiden, ia menyampaikan tentang banyaknya perwira yang tidak mendapatkan jabatan
Dari hasil pertemuan tersebut, kata Menhan Ryamizard, belum ada yang bisa diputuskan. Karena masih akan dibicarakan lebih lanjut secara mendalam. Meski begitu, tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan restrukturisasi jabatan.
“Mungkin ada penambahan jabatan. Mungkin. (Tapi) yang jelas, tidak bisa terserap semua,” terang Menhan di Jakarta, Jum’at (25/1/19).
Sementara itu, menurut Pengamat Milter dan Intelijen, Dr Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati M.Si, terkait banyaknya Perwira Tinggi TNI yang non job sebagaimana yang dikatakan Menhan, memang membutuhkan perspektif yang lebih komprehensif.
“Jabatan Perwira Tinggi pada struktur Mabes TNI dan Mabes Angkatan disusun berdasarkan kompetensi dan standar sesuai pola dan mekanisme pembinaan personel TNI,” ujar Nuning, begitu sapaan akrabnya, di Jakarta, Minggu (27/1/19).
“Jumlah Perwira Tinggi TNI yang non job, selayaknya dapat dinilai sebagai peluang bagi Kementerian dan Lembaga lainnya untuk memanfaatkan keberadaan mereka. Para perwira tersebut, merupakan aset yang dapat dimanfaatkan untuk bertugas di luar struktur, guna meningkatkan kinerja Kementerian dan Lembaga pada sektor tertentu,” tambahnya.
Ia mengatakan, pengalaman banyak negara juga menunjukkan bahwa para perwira militer dapat ditugaskan pada perusahaan negara dan swasta.
“Kedepan, memang tampaknya perlu menyusun jabatan non struktural untuk prajurit TNI agar sumber daya manusia (SDM) tidak terbuang percuma,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, jabatan non struktural dirancang untuk akselerasi kinerja instansi pemerintah berdasarkan beberapa kriteria, seperti kepakaran yang dibutuhkan; keseimbangan beban kerja; komposisi dan adaptasi hubungan kerja dan lain sebagainya.(MRZ)
