Home Bandara Petugas Imigrasi Bandara Soetta Amankan 53 WNA Bermasalah di Jakarta Barat

Petugas Imigrasi Bandara Soetta Amankan 53 WNA Bermasalah di Jakarta Barat

0
Foto: 53 Warga Negara Asing diamankan Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Bandara Soekarno-Hatta. (tangerangonline.id)

Petugas Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) mengamankan puluhan orang warga negara asing (WNA) di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. WNA tersebut diduga melakukan pelanggaran keimigrasian.

Dalam operasi ini, Imigrasi Soetta bersama TNI/Polri dan pemerintah setempat yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) mengamankan sebanyak 53 orang WNA.

Adapun ke-53 orang tersebut terdiri dari 40 orang WN Nigeria, 2 orang WN India, 4 orang WN Togo dan 7 orang WN Ghana.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soetta, M Tarmin Satiawan mengatakan, saat ini pihaknya tengah mendalami pelanggaran apa saja yang dilakukan puluhan WNA tersebut.

“Dari ke-53 orang tersebut, didapati 11 orang memiliki dokumen perjalanan yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis (overstay). Sedangkan, 42 orang didapati tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah,” kata Tarmin di Bandara Soetta, Tangerang, Jumat (2/8/2019).

Lebih jauh Tarmin menjelaskan, sebagian WNA tersebut juga tinggal di tempat yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan saat akan datang ke Indonesia. Mereka diamankan di Apartemen City Park dan Apartemen Green Park View pada Kamis (1/8/2019) kemarin.

“Tempat tinggal mereka tidak sesuai dengan tempat yang telah dilaporkan. Dia tulis tinggalnya di hotel sekarang tinggal di apartemen. Mungkin bulan-bulan berikutnya nanti kita akan sisir lagi,” jelas Tarmin.

Saat ini, 53 WNA tersebut ditahan di ruang khusus tahanan keimigrasian (Detensi) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soetta. Mereka juga terancam dideportasi ke negara asalnya.

“Akan ditahan di ruang deteni Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soetta. Paling rendah adalah Deportasi dan dilarang masuk ke wilayah Indonesia (blacklist),” tegas Tarmin. (Rmt)