Home Bandara Aturan Bebas Visa Kunjungan Kepada 169 Negara Akan Ditinjau Ulang

Aturan Bebas Visa Kunjungan Kepada 169 Negara Akan Ditinjau Ulang

0

Pemerintah akan meninjau kembali atau me-review aturan tentang pembebasan visa kunjungan terhadap 169 negara yang telah berlaku sejak tahun 2016 lalu.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) , Wishnutama saat melakukan kunjungan kerja ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Kamis (16/1/2020).

“Akan kita review, karena banyak negara-negara yang bebas visa tapi tidak menghasilkan wisatawan (berkualitas),” kata Wishnutama.

Ia mengatakan, dirinya telah membahas terkait aturan bebas visa kunjungan (BVK) tersebut dengan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.

“Saya dengan bu Menlu sudah sepakat, sependapat untuk me-review apakah perlu bebas visa,” kata Wishnutama.

Menurut Menparekraf, yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana cara agar Indonesia memperoleh devisa dari kedatangan wisatawan manca negara (wisman). Bukan hanya mengejar jumlah kedatangan wisman saja, namun yang menghasilkan devisa.

“Kedepan, yang perlu kita tingkatkan adalah kualitas daripada wisatawan karena kan tujuan kita adalah untuk mendatangkan devisa, bukan number of people tapi number of devisa, yang penting adalah devisanya yang masuk lebih banyak,” tutur Wishnu.

Dirinya pun mencontohkan, jumlah wisatawan ke Australia hanya 9 juta per tahun dengan devisa yang didapatkan negara tersebut kurang lebih Rp 423 triliun.

“Australia jumlah wisatawannya cuma 9 juta, (angkanya) dibawah Indonesia. Tetapi devisa yang dihasilkan oleh pariwisata mencapai USD 31 billion,” kata Wishnutama.

Oleh karenanya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tengah membahas dan mengatur strategi untuk mendatangkan wisatawan yang menguntungkan Indonesia.

“Jadi itu yang harus kita perhatikan, strategi mana yang harus kita mainkan. Kita mengejar angka kuantitas atau kualitas? Nah, ini yang musti kita dapat pahami dalam strategi yang benar. Jangan cuma sekedar mengejar angka tetapi kualitasnya tidak bagus,” ujar Wishnutama.

Sekedar diketahui, aturan BVK kepada 169 negara diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. (Rmt)