Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Pandeglang mempertanyakan soal tunjangan BPD hingga saat ini belum bisa dicairkan. Ribuan anggota BPD berencana akan turun ke jalan untuk melakukan aksi unjuk rasa.
Menurut H.Raki Jubaedi selaku Ketua Forum BPD Kabupaten Pandeglang, bahwa selama 3 bulan tunjangan BPD dan perangkat desa se-Kabupaten Pandeglang belum bisa dicairkan oleh Pemkab Pandeglang.
“Benar untuk tunjangan BPD dan Perangkat Desa se-Kabupaten Pandeglang selama 3 bulan belum kami terima dengan alasan keuangan Kas Daerah lagi kosong,” ungkap Raki Jubaedi kepada media, Sabtu (22/03/2025).
“Ini jelas bukan solusi yang baik dari Pemkab Pandeglang yang tidak mementingkan nasib BPD dan Perangkat Desa,” sambungnya.
Dikatakan Raki yang juga Wakil Ketua Forum BPD Provinsi Banten, pihaknya selama ini telah melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan gejolak di kalangan BPD dan Perangkat Desa. Namun hingga saat ini belum ada penjelasan yang pasti terkait dengan waktu pencairan tunjangan tersebut.
“Yang pasti, jika dalam waktu dekat ini tidak bisa dicairkan tunjangan BPD itu kami akan turun melakukan aksi unjuk rasa di bulan Ramadhan ini,” ujar Raki.
Ditambahkannya, kondisi menghadapi ramadhan dan hari raya Idul Fitri sangat mengharapkan adanya realisasi pembayaran tunjangan BPD dan Perangkat Desa yang selama 3 bulan tersebut.
“Kesabaran kami ada batasnya, jika sebelum libur Idul Fitri tidak cair BPD dan Perangkat Desa se-Kabupaten Pandeglang akan melakukan aksi,” pungkasnya.
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, Muslim Taufik belum bisa dimintai keterangan terkait hal tersebut. (Den)
