Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mengatakan, Kementerian Hukum (Kemenkum) memiliki enam bidang layanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, yaitu layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), layanan Kekayaan Intelektual (KI), layanan Peraturan Perundang-undangan (PP), layanan pembinaan hukum nasional, layanan strategi kebijakan, dan layanan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Di bidang AHU, kata Supratman, Kemenkum telah menyelesaikan 2.900.948 permohonan atau sebesar 99,57 % dari total 2.913.595 permohonan yang masuk. Permohonan-permohonan tersebut terkait layanan hukum perdata, hukum pidana, badan usaha, hukum tata negara, dan otoritas pusat dan hukum internasional. Dari keseluruhan layanan ini, Kemenkum telah mendapatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 311 miliar.
Dalam tiga bulan pertama 2025 ini, sambung Supratman, Kemenkum berhasil menyelesaikan proses naturalisasi kepada enam atlet sepak bola untuk melengkapi kekuatan tim nasional di berbagai laga internasional.
“Mereka adalah Dion Markx, Tim Geypens, Ole Romenij, Dean James, Emil Audero, serta Joey Pelupessy. Bertambahnya pemain berkualitas akan membuat Timnas tampil maksimal dalam kompetisi skala internasional,” beber Menteri Hukum Supratman, Selasa (15/04/2025) di kantor Kemenkum Jakarta.
ia menyampaikan, beberapa agenda besar yang menjadi target utama di antaranya adalah FIFA World Cup 2026, Asian Qualifiers Round 3, AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027, peringkat 100 besar FIFA, dan 10 besar Asia dalam FIFA Matchday.
Selanjutnya, kata dia, di bidang KI, Kemenkum telah menyelesaikan 116.126 permohonan, termasuk permohonan tahun sebelumnya, yang didominasi oleh sektor merek sebanyak 66.995 permohonan dan hak cipta sebanyak 36.296 permohonan.
“Melalui percepatan penyelesaian permohonan merek, maka Kemenkum tidak lagi memiliki tunggakan pelayanan di sektor merek dari tahun sebelumnya,.Dari keseluruhan layanan KI, Kemenkum berhasil menerima PNBP sebesar Rp 220 miliar,” bebernya.
“Program percepatan pemeriksaan substansi merek berdampak secara langsung pada penyelesaian penerbitan sertifikat merek sebanyak 66.995. Penerbitan sertifikat merek adalah wujud kepastian hukum bagi para pelaku usaha untuk menggunakan merek secara legal dan eksklusif dalam kegiatan berbisnis,” ucap Menkum didampingi Wamen dan Sekjen Kemenkum.
Pada level internasional, lanjutnya, Indonesia berada pada posisi pertama permohonan paten sejumlah 715 permohonan, pula peringkat pertama permohonan desain industri sebanyak 1.186 permohonan.
“Posisi Indonesia melampaui Jepang, Cina, Amerika, dan Korea,” katanya.
Kemudian, di bidang PP, Kemenkum tengah menyiapkan rancangan Undang-undang (RUU) dan rancangan peraturan pemerintah (RPP) pelaksanaan KUHP baru yang masuk dalam prioritas nasional.
“Kami menyiapkan delapan RUU yang masuk prolegnas, antara lain RUU Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi, serta RUU Narkotika dan Psikotropika. Juga tiga RPP terkait pelaksanaan KUHP yang akan berlaku tahun 2026 mendatang,” ungkapnya.
Hingga Maret 2025, Kemenkum juga telah menyelesaikan 2.179 proses harmonisasi PP di bidang polhukhankam, pemimipas, komdigi, kesejahteraan masyarakat, perekonomian, serta peraturan daerah.
“Capaian harmonisasi ini ditargetkan akan meningkat setelah dilakukannya peluncuran aplikasi e-Harmonisasi pada Februari lalu. Inovasi ini meningkatkan kecepatan dan transparansi proses harmonisasi PP.,” ujarnya.
“e-Harmonisasi memiliki beberapa keunggulan, yaitu instansi pengusul dapat mengajukan
permohonan secara daring, dengan jangka waktu hanya 5 hari kerja, dan prosesnya dilakukan secara transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Berikutnya, katanya lagi, bidang pembinaan hukum nasional, Kemenkum memberikan bantuan hukum gratis melalui organisasi bantuan hukum terakreditasi kepada masyarakat tidak mampu.
Untuk 2025-2027, telah terdaftar 777 pemberi bantuan hukum guna pendampingan dan konsultasi hukum.Selain itu, Kemenkum telah menginisiasi pendirian 1.764 pos bantuan hukum (posbankum) di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
“Posbankum ini akan memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, mediasi, serta rujukan ke pemberi bantuan hukum atau advokat probono yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik di desa maupun kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ucapnya.
Dikatakan, Kemenkum berupaya meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (JDIHN).Sampai dengan Maret tahun ini, terdapat 658.361 dokumen hukum yang telah terintegrasi pada jdihn.go.id, dengan jumlah anggota JDIHN sebanyak 1.679 anggota.
Dalam bidang strategi kebijakan, Kemenkum menyediakan layanan jurnal elektronik (e-Journal) yang merupakan platform digital untuk menyajikan berbagai karya ilmiah. Hingga saat ini, terdapat tiga jurnal terbitan Kemenkum yang terakreditasi “SINTA 2″, yaitu Jurnal hukum De Jure, Jurnal HAM, dan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH), dengan total halaman dilihat sebanyak 41.858 pada triwulan I 2025.Kemenkum
Sepanjang Januari hingga Maret 2025, Kemenku m telah menyampaikan 109 artikel pada ketiga jurnal tersebut. Selain itu, juga terdapat layanan e-Book yang memberikan informasi atas hasil kajian/analisis
kebijakan bidang hukum bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat.
“Semua layanan jurnal dan buku elektronik kami dapat diakses secara gratis. Masyarakat dapat memanfaatkannya untuk berbagai tujuan, entah itu pengambilan kebijakan, akademik, ataupun penelitian,” kata Politikus Gerindra ini.
Ada pula layanan Kemenkum di bidang pengembangan SDM. Kemenkum menyelenggarakan berbagai jenis pelatihan, baik untuk internal maupun stakeholder eksternal Kemenkum. Pada periode Januari-Maret 2025, tercatat sebanyak 17.212 peserta telah mengikuti pelatihan klasikal maupun pembelajaran jarak jauh. Selain itu, Kemenkum sedang melakukan pengembangan Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) sehingga nantinya akan ada program studi baru di bidang pelayanan hukum.
Supratman menerangkan, semua tren positif capaian kinerja Kemenkum tidak terlepas dari program transformasi digital yang telah diterapkan sejak pertama kali ia menjabat sebagai Menkum.
Ia menargetkan di tahun 2026 semua layanan Kemenkum dapat dinikmati masyarakat secara digital.
“Transformasi digital akan membangun budaya kerja berbasis teknologi untuk memberikan pelayanan hukum yang cepat, efisien, kolaboratif, dan inklusif bagi masyarakat. Program ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional pada ekosistem hukum di Indonesia,” demikian dikatakan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.(rls/MRZ)
