DLHK Kabupaten Tangerang Catat 8 Kawasan Industri Belum Punya IPAL Komunal

By
3 Min Read

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang mencatat delapan dari 10 kawasan industri aktif di wilayah tersebut belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal terpadu.

Kondisi itu menjadi perhatian DLHK menyusul keluhan masyarakat terkait dampak pencemaran lingkungan, termasuk polusi bau yang dikeluhkan pengendara saat melintas di sejumlah kawasan industri, salah satunya Cikupa Mas.

Kepala Seksi Bina Hukum DLHK Kabupaten Tangerang, Sandi Nugraha, mengatakan, berdasarkan data terbaru, semula terdapat 12 kawasan industri yang tercatat di Kabupaten Tangerang. Namun, dua kawasan, yakni Cipta Citra Mulyadaya dan Purati (Bonen), sudah tidak aktif dalam sistem Online Single Submission (OSS).

Dengan demikian, saat ini terdapat 10 kawasan industri aktif yang memiliki perizinan resmi.

“Jadi sebenarnya awalnya ada sekitar 12 kawasan industri. Ternyata dua kawasan sudah tidak aktif, sehingga yang tercatat saat ini 10 kawasan industri. Dari 10 kawasan industri tersebut, ada delapan kawasan industri yang belum memiliki IPAL komunal,” ujar Sandi kepada Tangerangonline.id, Rabu (18/11/2026).

Sepuluh kawasan industri tersebut meliputi Millennium Industrial Estate, Cikupamas, Blease Indo Legok, Griya Idola Industrial Park, Pasar Kemis, Royal Kosambi, Sumber Jeki Cileles, Kosambi Permai, Taman Industri Busana Kutruk, dan Laksana Bisnis Park Pakuhaji.

Sandi menjelaskan, penyediaan IPAL komunal terpadu merupakan salah satu kewajiban pengelola kawasan industri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2024.

Adapun kawasan industri yang belum memiliki fasilitas pengolahan limbah secara terpadu tetap diwajibkan memastikan setiap perusahaan atau tenant di dalamnya mengolah limbah melalui IPAL masing-masing.

“Memang mungkin dari delapan kawasan industri ini belum melengkapi persyaratan, terutama IPAL komunalnya. Terkait kondisi tersebut, kami juga sudah melayangkan surat ke pemerintah pusat, khususnya mengenai IPAL terpadu di kawasan industri,” katanya.

Menurut Sandi, DLHK Kabupaten Tangerang telah melakukan pengawasan langsung terhadap pengelola kawasan maupun perusahaan yang beroperasi di dalamnya.

Pengawasan tersebut mencakup kepatuhan terhadap dokumen lingkungan, seperti analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) maupun upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan (UKL-UPL).

DLHK juga melakukan pembinaan terhadap industri yang belum memenuhi persyaratan lingkungan. Jika ditemukan pelanggaran, penanganan dapat ditingkatkan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk kemungkinan pemberian sanksi administratif dan denda sesuai kewenangan.

“Kita lebih ke pengawasan terhadap tenant-tenant yang ada di kawasan industri. Sementara terkait kawasan industrinya, karena memang izinnya diterbitkan dari pusat, dalam hal ini mungkin Kementerian Perindustrian,” ujar Sandi. (rez)

Share This Article