Festival Jurnalistik Kota Tangerang Selatan (Tangsel) 2017 yang menggelar diskusi jurnalistik dengan tema “Menyikapi Pengaruh Teknologi Informatika Komunikasi di Masyarakat” di Resto Kampung Angrek, Buaran, Serpong, Tangsel, Jumat (13/10/2017), berlangsung menarik.
Berbagai kalangan hadir dan tampak antusias mengikuti kegiatan diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tangsel Bersama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Banten tersebut. Tampak di antara hadirin yaitu anggota DPRD Tangsel Drajat Sumarsono, anggota DPRD Rizky Jonis, Penggiat Tangsel Club Hartono, DPP ALPEKSI Julia Putri Noor, Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Tangsel Haryono dan perwakilan organisasi kemudaan serta mahasiswa.
Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany selaku pembicara pertama memaparkan pemanfaatan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) dalam memudahkan pelayanan masyarakat.
Berdasarkan pengamatan dirinya termasuk informasi yang diterimanya dari lingkungan Universitas Harvard Amerika kondisinya sama problem media sosial. Berbagai postingan provokasi bermunculan di tengah masyarakat.
“Informasi dari kawan kami salah satu profesor di Harvard satu hal menarik di luar negeri sama bebasnya di Indonesia sedang mengalami era media sosial secara bebas. Tentu dalam menghadapi persoalan ini hukum aturan dikuatkan manakala postingan disebarluaskan dihukum sekeras-kerasnya,” tambah Airin.
Ditegaskan Airin, kemajuan teknologi serta media sosial memiliki manfaat positif bagi masyarakat yaitu silaturahmi, memudahkan dalam berusaha untuk mempromosikan usahanya. Namun ada juga pengaruh negatifnya jika disalahgunakan, termasuk akan berisiko terhadap pola prilaku yang bisa membuat perpecahan.
“Berita hoax dalam sebuah postingan itu secara tidak langsung dapat menimbulkan masalah dan perpecahan,” kata Airin.
Ia menambahkan, dalam pemerintahan daerahnya menggunakan TIK dan internet tersebut untuk mempermudah pekerjaan melayani masyarakat. Di antaranya untuk mencapai progres atau target dari suatu program pemerintahan, memudahkan Administrasi, pelayan publik dan lainnya sebagainya sesuai dengan misi yakni, mewujudkan Kota Tangsel Kota yang cerdas, berkualitas, berdaya saing berbasis teknologi dan inovasi.
“Digunakan untuk mempermudah pekerjaan seperti contohnya launching Simponi (aplikasi perizinan) pada tahun 2012 lalu yaitu periijinan online dan kami juga melaunching 120 lebih periijinan online pada 18 Oktober mendatang. Pemanfaatan lainnya kami juga di pengelolaan keuangan sudah sistem Simral, mulai dari musrimbang, perencanaan dan penganggaran dan kita akan membuat pasword dan user e-Musrenbang untuk para anggota dewan (DPRD) agar dapat menyampaikan usulan-usulannya dan dikeluhkan oleh warga,” jelas Airin.
Airin berharap kepada seluruh masyarakat TIK ini dapat dimanfaatkan dengan melakukan inovasi dan digunakan untuk hal-hal yang positif seperti halnya mempermudah pekerjaan bukan mempersulit.
Sedangkan narasumber lainnya yakni Lala M Kolopaking selaku Staf Ahli Menteri Kominfo RI Bidang Sosbud Ekonomi, Teguh Santoso sebagai Ketua Umum SMSI, Gusri Effendi selaku penggiat medsos.
Lala yang mewakili menteri menjelaskan, tentang informasi yang beredar di media sosial, tentang informasi dan berita. Menurutnya informasi belum tentu sebuah berita, karena itu dibutuhkan pemahaman pembaca untuk mencernanya.
“Dalam era kondisi seperti ini perlu memberikan wadah dan pemahaman tentang sumber informasi dan berita. Tidak semua informasi menjadi berita. Adapun berita terdiri dari kaidah ilmu jurnalistik,” jelas ia.
Gusri Effendi dalam kesempatan itu menyampaikan, sebagai orang yang gagal teknologi (Gaptek) sangat sulit melihat mana berita bohong dan benar. Dampak yang terjadi dengan berita bohong mampu menghancurkan sebuah negara.
“Yang dirugian masyarakat luas, termasuk saya selaku pengusaha pun dirugikan, dari berita bohong. Inilah luar biasa dengan hadirnya media sosial bermunculan informasi yang tidak benar,” tuturnya.
Sedangkan Teguh Santosa mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk memerangi berita bohong. Tidak lagi menyerahkan kepada satu lembaga untuk pengawasan dan pengendalian. “Kami percaya pemerintah punya aplikasi untuk mensensor tapi juga masyarakat pun diharapkan mau terlibat dalam memerangi berita bohong. Tidak bisa diserahkan kepada salah satu pihak saja,” ucapnya. (Ban)
