Perserikatan Bangsa-Bangsa harus meningkatkan dukungan logistik dan operasional bagi kelancaran misi pemeliharaan perdamaian, dan oleh karena itu diperlukan upaya alternatif bagi pengadaan dan pembiayaan yang inovatif untuk peralatan yang dibutuhkan negara-negara kontributor pasukan pemelihara perdamaian.
Demikian disampaikan Mayor Jenderal TNI Hartind Asrin, Dirjen Strategi Pertahanan (Strahan) Kemhan RI, selaku Ketua Delri mewakili Pemerintah RI dalam General Debate pertemuan UN Special Committee on Peacekeeping Operations (C-34), Senin (12/2) di Markas Besar PBB, New York, AS.
Pertemuan tahunan C-34 dimulai pada Senin (12/2/18) dan akan berlangsung hingga tanggal 9 Maret 2018. C-34 merupakan badan subsider SMU PBB yang mengadakan pertemuan tahunan dengan tugas untuk membahas seluruh kebijakan Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB, termasuk analisa berbagai masukan dan evaluasi kinerja misi dengan hasil pembahasan dilaporkan kepada Majelis Umum PBB.
Pada penyampaian national statement Indonesia, Delri juga meminta agar C-34 dapat memfokuskan pembahasan pada aspek keamanan dan keselamatan peacekeepers, mengingat tahun 2017 telah menjadi tahun paling berbahaya dalam sejarah MPP dimana 56 peacekeepers gugur dalam tugas.
Selain itu, Delri menyampaikan pentingnya kesinambungan capacity-building bagi peacekeepers dan dukungan finansial yang kuat untuk mengatasi kesenjangan kapabilitas di MPP PBB, sehingga dapat mewujudkan perdamaian berkelanjutan atau sustaining peace di negara yang baru pulih dari konflik.
“Peningkatan kapabilitas MPP PBB tidak hanya berupa pemberian peralatan yang memadai, namun juga ditujukan pada pengembangan skill-set yang dibutuhkan di misi, dan salah satunya dapat dilakukan melalui mekanisme triangular cooperation”, ujar Ketua Delri Mayjen TNI Hartind Asrin.
Memanfaatkan pertemuan tahunan C-34 kali ini, Ditjen Kerja Sama Multilateral akan mengadakan Side Event dalam bentuk Diskusi Panel bertemakan “Overcoming Capability Gaps in Peacekeeping Operations: Challenges & Opportunities” pada Rabu (14/2) di Markas Besar PBB.
Side Event merupakan intellectual contribution Indonesia bagi upaya peningkatan kapabilitas MPP PBB, khususnya peran yang dapat dimainkan industri strategis nasional, serta sekaligus sebagai ajang promosi produk Alpahankam Indonesia yang terbukti berhasil mendukung kinerja kontingen Indonesia di MPP kepada negara-negara kontributor peacekeepers.
Selain Diskusi Panel tersebut, diadakan mini exhibitiondengan melibatkan PT. Pindad (Persero), PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT. Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk untuk mempromosikan produk-produk Alpahankam Indonesia di Markas Besar PBB yang akan berlangsung dari tanggal 12 s/d 23 Februari 2018. (MRZ/ Kemenlu)