Mayjen TNI Hartind Asrin: Dorong Industri Strategis Pada Misi Perdamaian PBB

Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Dirjen Strahan Kemhan RI), menghadiri diskusi panel dengan tema “Upaya Mengatasi Kesenjangan Kapabilitas Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)” di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Rabu (14/0218).

Dalam diskusi tersebut, Hartind, mengatakan, ketrampilan dan keahlian para penjaga keamanan dunia, maju dan berkembang bersama-sama dengan dukungan dari industry strategis milik bangsa Indonesia sendiri, demi perdamaian dunia. Diskusi panel itu bertujuan untuk mengkaji dan mempromosikan penggunaan inovatif industri strategis dalam mendukung MPP PBB, sekaligus menampilkan keberhasilan Kontingen Indonesia dalam menjalankan tugas yang dimandatkan di MPP PBB dengan menggunakan produk-produk industri strategis nasional.

Pada waktu yang bersamaan, kegiatan juga diharapkan dapat mempromosikan produk-produk industri strategis Indonesia kepada negara-negara kontributor MPP PBB.Diskusi panel yang diselenggarakan di sela-sela pertemuan UN Special Committee for Peacekeeping Operations (C-34) juga menghadirkan Atul Khare, United Nations Under-Secretary-General (USG) for Field Support, selaku pembicara utama. KUAI/Dewatap RI untuk PBB di New York, Duta Besar Indonesia Krisnamurthi, bertindak sebagai moderator.

Kegiatan diskusi panel juga diisi oleh sejumlah panelis yaitu Anne Marie van den Berg (Direktur Divisi Dukungan Logisitik PBB), Kolonel Aldrin Petrus Mongan (Wakil Komandan Pusat Pemeliharaan Perdamaian), dan Dr Yayat Ruyat (Kepala Divisi Pengembangan PT PINDAD (Persero)).

Dirjen Strahan Kemhan, Mayjen TNI Hartind Asrin, juga menggaris bawahi keberhasilan Indonesia untuk optimalkan penggunaan produk industry strategis nasional oleh Kontingen Garuda dalam MPP PBB sesuai amanat Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers 2015-2019.

“Semua MPP PBB memerlukan suatu inovasi dan penguatan kapasitas untuk dapat menjalankan tugasnya di lapangan, dan saat ini PBB bersama dengan Negara Kontributor perlu terus meningkatkan kerjasamanya di bawah kerangka bilateral maupun trilateral,” ujar USG Atul Khare.

Diskusi panel membahas beberapa isu penting, yaitu pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan pemelihara perdamaian PBB untuk mengatasi kesenjangan kapabilitas MPP PBB, potensi kemitraan dan kerja sama antar negara-negara anggota PBB, dan terdapat keperluan untuk melibatkan sektor swasta untuk mengatasi kesenjangan kapabilitas. Selain itu, dibahas langkah konkrit untuk perkuat kemampuan MPP PBB, termasuk melalui pengadaan alternatif dan pembiayaan peralatan yang inovatif.

Kegiatan diskusi panel, yang merupakan bagian dari rangkaian kampanye Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan tahun 2019-2020, telah mendapatkan sambutan positif dari negara anggota PBB yang hadir pada pertemuan C-34 ini karena dipandang memiliki nilai inovasi dan terobosan “out of the box”, Hal ini merupakan salah satu bukti nyata kontribusi Indonesia bagi Misi Perdamaian PBB yang efektif dan berkinerja lebih baik.

“Acara di UN berjalan lancar, sukses, dan mendapat respon yang luar biasa dari seluruh delegasi dan pejabat UN, Alhamdulillah,” ujar Hartind di New York kepada tangerangonline.id.( MRZ/Dit KIPS)