Puluhan guru honorer K2 atau kategori 3 mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang. Kedatangan puluhan tenaga pendidik ini ke kantor DPRD untuk menannyakan soal pendaftaran penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kota Tangerang yang terkendala.
Herman, Ketua Honorer K2 Kota Tangerang mengatakan, ia dan para guru lainnya merasa heran saat mendaftar P3K di Kota Tangerang ditolak.
“Kita tidak paham soal pendaftaran P3K itu diputuskan secara tiba-tiba. Alasannya karena enggak ada anggaran dari APBD saat kita tanya ke Dinas Pendidikan,” terang Herman kepada wartawan, Kamis (21/2/2019).
Herman menjelaskan, ratusan guru honorer di Kota Tangerang sebelumnya telah mendaftar rekrutmen P3K secara online. Registrasi pun berhasil.
Namun, saat pendaftar P3K mendatangi kantor BKPSDM untuk melakukan registrasi ulang demi bisa mengikuti pelaksanaan tes Tahap I pada Sabtu mendatang ditolak.
“451 orang sudah daftar dan valid tinggal cetak nomor peserta ujian. Tapi kita datang ke BKPSDM dibatalkan perekrutan P3K. Kenapa baru ? Kenapa engak dari awal diputusnya kalau tak ada anggaranya,” tegasnya.
Sementara itu, Sjaifuddin Z Hamadin, Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang yang menerima aspirasi guru honorer itu menambahkan, bahwa dirinya baru mengetahui persoalan ini.
Setelah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda), Dadi Budaeri dan Kepala BKPSDM Ahmad Luthfi, tutur Sjaifuddin, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang tidak mempunyai anggaran untuk P3K.
Hal itu lantaran pada awalnya beban anggaran P3K ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Namun ketika pelaksanaan, diputuskan ditanggung oleh pemerintah daerah.
“Rupanya kebijakan pemerintah pusat tersebut lalu kemudian untuk menerima P3K tapi dari K2. Nah itu yang pertama dibiayai APBN tapi saat pelaksanan dekat-dekat ini pemerintah pusat meminta kepada daerah untuk dbiayai APBD Kota Tangerang,” tambahnya.
Setelah audiensi dengan DPRD Kota Tangerang, puluhan guru itu langsung menggeruduk kediaman Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di kawasan Karawaci untuk menindaklanjuti persoalan ini. (Amd)
