Home Berita LSM dan Warga Pertanyakan Urgensi LPM ICD Dalam Tim Seleksi Calkades di...

LSM dan Warga Pertanyakan Urgensi LPM ICD Dalam Tim Seleksi Calkades di Tangerang

0

Sejumlah kalangan mempertanyakan keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau Institute For Community Development (ICD), sebagai tim penilai dalam proses seleksi Bakal Calon Kepala Desa (Balon Kades) di Kabupaten Tangerang.

LPM yang bermarkas di daerah Cimahi, Bandung, Jawa Barat ini diketahui terlibat langsung sebagai panitia independen yang ditunjuk untuk menyelenggarakan ujian atau tes tertulis tentang kemampuan dasar Balon Kades.

Hal itu, terungkap melalui surat hasil penilaian yang dikirim ke sejumlah panitia Pilkades yang ikut dalam pesta demokrasi serentak tingkat desa di kota seribu industri tersebut.

“Apa kompetensi lembaga non pemerintah memberikan penilaian calon aparatur desa. Apa dasar penunjukan lembaga tersebut dan dari mana sumber dana kegiatan tersebut?. Aneh tapi nyata,” ungkap Heriyanto pimpinan LSM LIPPKOR di Kabupaten Tangerang, kepada Tangerangonline.id, Kamis (10/10/2019).

Menurut Heri, semestinya Pemerintah Daerah setempat menyerahkan proses penyeleksian Balon Kades kepada lembaga yang benar-benar memiliki kompetensi di bidangnya, seperti Perguruan Tinggi atau lembaga pemerintahan.

Pasalnya, kontestasi hajat demokrasi tingkat desa dinilai cukup rawan akan munculnya konflik sosial di tengah-tengah masyarakat.

“LPM itu kan sebuah struktur organisasi yang ada di tingkat desa atau kelurahan, ngurusin uji kompetensi calkades se-kabupaten apakah gak kegedean?. Panitia Pilkades bisa menolak hasil dari lembaga yang tidak punya dasar hukum,” katanya.

Apalagi, kata dia, hasil penilaian dari uji kompetensi yang dilakukan LPM itu dikirim langsung ke panitia Pilkades di masing-masing desa, serta ditembuskan ke Pemerintah Daerah dan media massa. Menurutnya, hal itu sangat berbahaya dan dapat menimbulkan disharmonisasi atau gesekan antar pendukung calon.

“Kalau itu bersifat pengumumam ke publik, harusnya diumumkan bersifat global saja jangan perlembar gitu. Kami bingung baca surat yang dikeluarkan LPM itu,” ujarnya.

Sementara itu, Hilman warga yang berdomisili di Kabupaten Tangerang yang juga penggiat anti korupsi meminta transparansi anggaran yang dibebankan di APBD.

“Kami meminta transparansi kepada Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang perihal penunjukan langsung ke ICD. Anggaran perpanitia nilainya Rp 2,5 Juta dikali 153 desa, jumlahnya sekitar Rp 350 Juta lebih,” kata Hilman.

Sebagai warga dirinya wajar mempertanyakan anggaran 22 miliar yang diperuntukkan pada pilkades serentak itu. (ed/tim)