Elemen masyarakat memberi dukungan ke pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tangerang, agar pemilihan kepala desa dilaksanakan sesuai tahapan. Pilkades serentak yaitu 1 Desember 2019 mendatang.
Ketua Umum Lintas Tokoh Pantura (LTP) Tangerang Utara, H.Ahmad Yani mengungkapkan, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang dan Ombusman Provinsi Banten, yang miminta pelaksanaan pilkades ditunda ini sanget tidak logis. Sebab kalau dianggap (tanda kutif) ada yang salah dalam pemberian tanggal di dalam surat pengumuman kelulusan, oleh LPM ICD. Ini menandakan sebuah kesalahan yang bersifat humman error dan manusiawi.
“Kalau kita mau bahas kesalahan pengetikan tanggal yang bersifat manusiawi, itu hal yang wajar,” katanya, Kamis (17/10/2019).
Dirinya menanggapi pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang. Dirinya melihat ada aroma yang belum sinergi antara Ketua DPRD yang baru ini dengan Pemkab. Mestinya ketua DPRD ini melihat persoalan ini secara komprehensif, sebab perbup tentang tata cara pilkades ini dibuat oleh para anggota legislatif dan eksekutif yang dulu.
“Bila Ketua DPRD meminta pilkades ditunda dan diulang hasil tes uji kompetensi, kami melihatnya ada keberpihakan dan mengambing hitamkan perbup,” ucapnya.
Untuk itu. Ia berharap kepada semua para kontestan balon kepala desa, dan juga para pendukung dan simpatisan baik yang tidak lolos maupun yang lolos untuk sama-sama menjaga kondusifitas pesta demokrasi ini biar berjalan sesuai dengan tahapan pilkades.
“Mari kita jaga dan kita dukung pilkades serentak ini, jangan saling tuding dan menyalahkan, walau bagaimana pilkades ini sudah sesuai aturan dan tahapan yang ada,” pungkasnya. (Sam)
