Home Bandara GDPS Tak Dapat Pastikan Pengangkatan Ratusan Karyawan Outsourcing

GDPS Tak Dapat Pastikan Pengangkatan Ratusan Karyawan Outsourcing

0

BANDARA SOETTA – Setelah melakukan aksi mogok kerja, ratusan pekerja kontrak PT Garuda Daya Pratama Sejahtera (GDPS) kembali beraktivitas. Namun dalam hal ini pihak management masih belum dapat memutuskan untuk melakukan pengangkatan mereka sebagai karyawan tetap.

Sebelumnya ratusan orang petugas ground handling Bandara Soekarno-Hatta untuk PT Gapura Angkasa yang merupakan pekerja kontrak di PT GDPS ini melakukan aksi mogok kerja.

Di hari pertama mereka berkumpul di area pergudangan yang ada di Kelurahan Selapajang, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Selanjutnya di hari kedua, mereka mendatangi Kantor DPRD Kota Tangerang untuk bertemu dengan perwakilan dewan.

“Di hari ketiga kemarin kami ke Kementerian BUMN dan Alhamdulillah disambut baik kedatangan kami,” ungkap tim Kuasa Hukum Pegawai Tubagus Ikbal Nafinur Aziz kepada tangerangonline.id, Senin (2/3/2020).

Ikbal menyebut bahwa dari hasil pertemuan dengan perwakilan pihak Kementerian BUMN, pihaknya telah menyampaikan keluhan mereka.

“Hasil aksi mendatangi Kementerian BUMN hari ini kami diterima dengan baik oleh perwakilan dari kementerian BUMN (Bapak Umar) untuk menyampaikan terkait permasalahan yang terjadi di PT.Gapura Angkasa & PT. GDPS,” imbuhnya.

Ikbal juga mengaku telah menyampaikan ihwal adanya dugaan pelanggaran hukum terkait sistem ketenagakerjaan. Menurutnya, sebagai pekerja di bagian Ground Handling seharuanya kliennya tak boleh menjadi karyawan kontrak.

“Kita ketahui bersama bahwa core bisnis PT Garuda Angkasa adalah Ground Handling yang jenis sifat pekerjaannya terus-menerus dan kami menduga pihak PT Gapura Angkasa telah melanggar pasal 66 ayat 1 & 4 UU 13/2003 dan pihak PT GDPS telah melanggar pasal 59 ayat 1 & 7 UU 13/2003,” ujarnya.

Setelah diberikan penjelasan, kata Ikbal, pihak Kementerian BUMN akan segera memanggil pihak GDPS dan Gapura Angkasa.

“Kemudian pihak Kementerian BUMN sudah mendengarkan dan mencatat semua penyampaian kami dan akan segera mengkaji dan mengambil sikap dengan cara memanggil para Direksi perusahaan terkait,” ucapnya.

Bahkan dirinya menyebut atas aksi mogok kerja yang dilakukan ratusan pekerja belum lama ini telah diintimidasi oleh pihak perusahaan.

“Klien kami juga menyampaikan ada dugaan intimidasi dari pihak perusahaan yang mengatakan secara langsung maupun tidak langsung akan mengeluarkan atau PHK para karyawan yang telah melakukan aksi mogok dan demontrasi untuk menyampaikan suaranya di DPRD Kota Tangerang, DPR RI, dan Kementerian BUMN,” tuturnya.

Terpisah, Juru Bicara PT GDPS, Widya A Siregar mengatakan, hingga saat ini pihaknya hanya mengikuti aturan yang berlaku. Namun dirinya tidak dapat memastikan terkait pengangkatan karyawan tetap terhadap karyawan kontrak yang ada di PT GDPS.

“Segala sesuatu yang pasti hanya Allah yang Maha tahu mas, sebagaimana kita tidak tahu apa yg akan terjadi pada diri kita bahkan 1 menit yang akan datang. Namun dalam hal ini Manajemen GDPS ingin menginfokan bahwa GDPS dalam menjalankan bisnis nya sesuai dengan peraturan per Undang – undangan dan ketentuan hukum yg berlaku. Demikian yang dapat disampaikan mas,” tukasnya. (Bal)