Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Lembaga Anti Korupsi (Kontak) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Rabu (20/5/2026). Aksi dimulai sejak pukul 10.00 WIB dan berlangsung di sejumlah titik strategis pemerintahan.
Demonstrasi tersebut dilakukan untuk mendesak keterbukaan terkait dugaan penggunaan anggaran sebesar Rp 43,4 miliar di Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025. Massa menilai penggunaan anggaran tersebut perlu dibuka secara rinci kepada publik.
Koalisi Kontak terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat, di antaranya DPP LSM Gerakan Nurani Rakyat (GNR) Indonesia, LSM Koalisi Masyarakat Penggerak Perubahan Indonesia (Komppi), serta LSM Benahi Indonesia Anti Korupsi (Biak).
More Read
Dalam aksinya, massa mendatangi gedung DPRD Kabupaten Tangerang untuk menyuarakan tuntutan terkait anggaran perjalanan dinas, kegiatan reses, hingga biaya rapat yang dinilai terlalu besar.
Aksi kemudian berlanjut ke pusat pemerintahan daerah sebelum massa bergerak menuju Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang. Di lokasi tersebut, perwakilan koalisi menyerahkan laporan pengaduan (Lapdu) kepada pihak kejaksaan.
Koordinator Kontak, Edy Kurniawan, mengatakan anggaran miliaran rupiah tersebut berasal dari uang rakyat yang dihimpun melalui pajak sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Uang puluhan miliar itu bukan warisan nenek moyang, itu keringat rakyat Kabupaten Tangerang yang dipungut melalui pajak. Sangat ironis ketika Sekretariat DPRD justru dinilai tertutup terkait rincian kegiatan,” kata Edy di Tigaraksa, Rabu.
More Read
Ia menegaskan, penyerahan laporan pengaduan ke kejaksaan menjadi bentuk keseriusan koalisi dalam mendorong transparansi anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang.
“Kami menuntut transparansi total. Jika anggaran itu digunakan secara bersih dan bertanggung jawab, seharusnya tidak ada alasan untuk menutup rincian penggunaannya kepada publik,” ujarnya.
Dalam pernyataan sikapnya, massa juga meminta Bupati Tangerang melakukan evaluasi terhadap Sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang. Selain itu, mereka mendesak agar rincian penggunaan anggaran perjalanan dinas, paket meeting luar kota, biaya makan dan minum reses, hingga program pendalaman tugas dibuka secara lengkap.
More Read
Koalisi Kontak turut meminta Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang segera menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan dengan memanggil pihak-pihak terkait guna mengusut dugaan potensi kerugian negara.
Edy menegaskan, aksi demonstrasi tersebut disebut baru tahap awal. Ia menyatakan massa akan kembali turun dengan jumlah yang lebih besar apabila tidak ada perkembangan signifikan dari proses penanganan laporan tersebut.
“Ini baru awal gerakan kami. Ke depan kami akan membawa massa yang lebih besar jika belum ada progres pemeriksaan,” kata dia. (Rez)
