Anggota legislatif (Aleg) Kabupaten Tangerang dari Fraksi PKS, A.Syahril Baidilla, sepakat PSBB jilid III dikaji ulang yang disampaikan Himaputra. Seharusnya ada evaluasi kenapa setiap PSBB selalu ada peningkatan ODP dan PDP bahkan positif, bukankah tujuan PSBB itu untuk pencegahan?
“Belum terkait anggaran yang harus dikritisi, jangan sampai biaya untuk JPS dan Oprasional sama besar, tapi distribusi JPS dan BLT lambat dan tidak tepat sasaran, ditambah terkait oprasionalnya pun tidak transparan,” kata Komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang, A.Syahril Baidilla, kepada tangerangonline.id, Sabtu (16/5/2020).
Syahril mengatakan, Dewan pun kena imbasnya, hampir dua bulan dewan ‘dirumahkan’ dengan dalih devisit anggaran, lebih diutamakan untuk PSBB, tapi PSBB nya tidak terkontrol, tidak efektif dan jangan sampai menjadi “Aji mumpung” oleh eksekutif lantaran tidak terkontrol.
“Bahkan PDP di Kabupaten menyebar dan menjadi import carrier ke wilayah lain. Banyak kebijakan yang lamban dan tidak tegas, walaupun PSBB ini sifatnya himbauan, seperti kasus pabrik Pemi dan Chingluh,” ujarnya.
Ia berharap sebelum diperpanjang PSBB eksekutif harusnya membuat kajian untuk mengevaluasi secara komprehenship apakah sudah efektif dan tepat sasaran..?
Kedua, eksekutif harus bisa melibatkan seluruh stakeholder pemerintahan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pengkondisian eduksi masyarakat, karena selama ini terlihat jalan sendiri.
“Jadi PSBB itu harus melibatkan semua stakholder dan juga membuat kajian untuk mengevaluasi secara komprehenship,” tandasnya. (Sam)
