Home News Update Terima Kunker Banleg DPR RI, Wagub Andika: Delapan Kecamatan Rentan Rawan Pangan

Terima Kunker Banleg DPR RI, Wagub Andika: Delapan Kecamatan Rentan Rawan Pangan

0

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Legislasi DPR RI di gedung Negara Provinsi Banten, Kamis (21/1/2021).

Kepada Badan Legislasi DPR RI, Andika mengatakan, dari 155 Kecamatan terdapat Delapan Kecamatan yang tersebar di Provinsi Banten rentan terhadap rawan pangan.

Kendati demikian, Andika mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah menyalurkan cadangan beras sebanyak 831.830 kg yang disalurkan untuk 83.183 KK di 603 desa dan 83 kecamatan.

“Berdasarkan analisa ketahanan pangan komposit, terdapat 8 Kecamatan dari 155 kecamatan di Provinsi Banten yang rentan terhadap rawan pangan atau masuk dalam prioritas 1–3, yang tersebar di Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak,” kata Andika.

Menurutnya, kondisi ketahanan pangan di Banten pada masa pandemi Covid-19 aman dan terkendali dengan baik. Hal itu, mengacu pada data neraca ketersediaan dan kebutuhan beras periode bulan Januari hingga Desember 2020.

Andika menjelaskan, Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi penghasil beras dengan total luas lahan sawah sebesar 204.335 Ha. Berdasarkan hasil penghitungan BPS menggunakan metode KSA (Kerangka Sampel Area), Provinsi Banten menduduki posisi ke-10 sebagai Provinsi Penghasil Beras Tertinggi Nasional di tahun 2019 dengan produksi beras sebesar 843.000 ton.

Ketersediaan beras di Provinsi Banten surplus sebesar 105.314 ton. Provinsi Banten mampu memasok beras ke DKI Jakarta sebesar 15.518 ton per bulan selama bulan Juli – Desember 2020, dengan tetap menjaga cadangan persediaan untuk konsumsi.

“Provinsi Banten Mampu menambah pasokan beras di DKI Jakarta secara kontinyu, sehingga ikut berpatisipasi dalam mendukung ketersediaan beras, menjaga kestabilan harga beras dan menekan tingkat inflasi di DKI Jakarta,” ujarnya.

Sementara, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar Rp.104,2 triliun yang ditujukan untuk mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi dalam melaksanakan revitalisasi sistem pangan nasional, dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan secata digital.

“Kunker ini salah satunya untuk menyerap aspirasi daerah terkait dengan pembangunan ketahanan pangan,” katanya. (Smn)