Ketua Panitia khusus DPRD Pandeglang tentang LKPj Bupati Pandeglang tahun Anggaran 2020 geram dengan ketidakhadiran Dindik dan BPBD dalam rapat pansus 1 di hotel Le Semar, Serang pada 17 Maret 2021 lalu.
Rapat kerja Pansus 1 LKPj dengan para kepala OPD dan Camat se-Kabupaten Pandeglang itu yang dipimpin Dadi Rajadi selaku Ketua Pansus dan Endang Sumatri selaku Wakil Ketua berjalan alot, apalagi dengan ketidak hadiran 2 OPD tersebut.
“Pansus LKPj menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Pelaksana BPBD, padahal banyak hal yang ingin ditanyakan oleh pansus kepada 2 opd tersebut terkait masalah bos dan pembelajaran tatap muka dimasa pandemi serta pembangunan rimah tetap (Runtap) bagi korban stunami di daerah Panimbang dan Sumur serta hal lain yang berkaitan dengan tanggap bencana.” tegas Dadi Rajadi kepada media, Kamis (25/03/21).
Dikatakan Dadi dari Fraksi Nasdem ini, bahwa Pansus berharap Bupati Pandeglang, Hj Irna Narulita menegur kedua OPD tersebut yang mengabaikan undangan pembahasan PLPj oleh Pansus DPRD Pandeglang.
Wakil Ketua Pansus LKPj Endang Sumantri, mengungkapkan teknis dalam rapat pembahasan LKPj ini tetap menggunakan protokol kesehatan pencegahan penularan covid-19.
“untuk menjaga prokes pada rapat ini kita bagi menjadi 4 sesi, sesi pertama rapat kerja dengan narasumber dari kemendagri, sesi kedua dengan para camat, sesi ketiga dengan para kepala OPD, dan sesi keempat rapat internal pasus LKPj,” terang Endang dari Fraksi Demokrat ini.
Hasil rapat pembahasan laporan pertanggungjawaban dengan camat menyampaikan bahwa kegiatan di tiap-tiap kecamatan pada tahun 2020 menurun cukup drastis, ini dikarenakan ada kebijakan refocusing anggaran terkait kondisi covid-19. Salah satunya camat cadasari menyampaikan.
“Anggaran yang ada dikecamatan cadasari kena refocusing sehingga pembangunan yang sudah direncakan tidak bisa dilaksanakan dan kegiatan rutin lainnya tidak optimal.” ujarnya.
Pada saat rapat dengan OPD, para kepala OPD pun menyampaikan anggaran tahun 2020 di OPD banyak yang kena refocusing oleh kebijakan pemerintah akibat dampak dari covid-19, sehingga program kegiatan yang sudah direncanakan banyak yang tidak bisa terealisasikan.
“Namun ada beberapa OPD yang mendapatkan tambahan anggaran atas dasar kebijakan pemerintah untuk penanggulangan dampak covid-19, OPD yang mendapatkan tambahan anggaran diantaranya adalah Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPBD, Dishub, Satpol PP dan RSUD,” ujarnya. (Den)
