Home Berita DPRD Kabupaten Tangerang Sikapi Persoalan Padi-Padi Picnic Terkait Perizinan

DPRD Kabupaten Tangerang Sikapi Persoalan Padi-Padi Picnic Terkait Perizinan

0

Menyikapi permasalahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang tidak dimiliki oleh pengusaha Padi Padi Picnic di Desa Kramat Kecamatan Pakuhaji, DPRD Kabupaten Tangerang berencana menggelar rapat dengar pendapat atau hearing dengan pihak terkait.

Seperti diketahui, penyegelan dan pemasangan portal dilakukan karena tidak memiliki IMB tersebut berujung perusakan papan peringatan sementara dan portal menuju akses menuju lokasi Padi Padi Picnic. Kemudian pihak Pemerintahan Kecamatan Pakuhaji membuat laporan polisi.

Buntut dari laporan tersebut, pemilik dan karyawan termasuk warga sekitar terpaksa berurusan dengan pihak berwajib. Polres Metro Tangerang Kota menetapkan 9 orang sebagai tersangka.

Mereka masing-masing berinisial BTK, AWS, HH, BH, SRY, AGS, WYD, UD dan BY. Dua diantaranya diketahui sebagai pasangan suami istri yang merupakan pemilik resto Padi Padi Picnic.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang Mochamad Ali mengatakan, jika tempat usaha Padi Padi Picnic tidak memiliki IMB maka sudah pantas disegel dan aktifitasnya diberhentikan sementara.

“Langkah tegas penegakan perda itu namanya,” ujar Mochamad Ali kepada sejumlah wartawan pada Jumat (9/9/2022).

Namun demikian, DPRD Kabupaten Tangerang akan segera melakukan hearing dengan sejumlah stakholders terkait guna membahas kewenangan camat dan dokumen IMB yang tidak dimiliki Padi Padi Picnic. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan opini-opini yang tidak berdasar.

“Selama ada surat masuk kami siap gelar hearing, biar jelas tidak ada opini liar. Kewajiban kami dalam pengawasan pelaksanaan kinerja ekaskutif salah satunya penegakan perda. Nanti akan kita inventarisir biar objektif dan memberikan rekomendasi,” katanya.

Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail menatakan, pihaknya akan segera memanggil Camat Pakuhaji, pemilik Padi Padi Picnic dan dinas teknis terkait.

“Sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif. Dalam hal ini, kinerja Camat Pakuhaji terkait penegakan perda di tingkat wilayah kecamatan dan pemilik Padi Padi yang tidak memiliki IMB,” ujar Kholid.

Menurut dia, kinerja Camat Pakuhaji dalam menjalankan tugas pokok fungsi (tupoksi) dalam menegakkan peraturan daerah (Perda) dan nyaris tidak menunjukan diluar rule of law atau prinsip hukum.

Hanya saja kata Kholid, belakangan muncul opini liar yang mengaburkan tupoksi Camat sebagai pimpinan wilayah tingkat kecamatan dalam meneggakkan Perda.

“Sejatinya secara normatif, Camat sedang menjalankan tupoksinya sesuai rule of law, salah satunya penegakan perda. Demi menghindari adanya opini liar, maka kami dari DPRD akan panggil semua pihak yang berkepentingan, terutama pemilik Padi Padi terkait pemasalahan IMB untuk bisa menelaah dan memberikan rekomendasi,” kata Kholid.

Dia menegaskan bahwa penindakan penyegelan berlaku juga bagi para pelaku usaha lain yang tidak patuh terhadap aturan. Bukan hanya resto Padi Padi Picnic saja.

“Berlaku siapapun pelaku usaha yang tidak patuh terhadap aturan, termasuk Padi Padi,” tegasnya.

Kholid berpendapat bahwa langkah hukum yang ditempuh oleh Kecamatan Pakuhaji terkait kasus perusakan portal dan plang penyetopan sementara tersebut tidak menyalahi aturan.

“Jadi saya setuju, laporkan jika memang benar hilang. Karena sudah menjadi ranah hukum pidana, biarkan penegak hukum yang bekerja secara profesional tanpa ada yang intervensi dari pihak manapun,” tandasnya. (Rmt)