Home Berita Pendataan Honorer Terhambat, Bupati Pandeglang Peringati OPD dan Kepala Sekolah Yang Nakal

Pendataan Honorer Terhambat, Bupati Pandeglang Peringati OPD dan Kepala Sekolah Yang Nakal

0

Pendataan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terus diupayakan Bupati Pandeglang. Namun, upaya itu tidak berbanding lurus lantaran masih saja ada tenaga honorer baru yang diterima oleh pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak sekolah sehingga menghambat pendataan.

Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan, pendataan tidak akan beres bila terus bermunculan tenaga honorer baru di lingkup pemerintahan Pandeglang.

“Ibu sudah kunci tapi ada yang nakal, kepala sekolah masukin lagi ketahuan sama saya,” ungkapnya pada Rabu (21/09/2022).

Irna menyebutkan, sebanyak 5.000 dari 8.000 tenaga honorer bakal diupayakan menjadi PPPK di tahun 2023. Maka itu, ia memperingati bawahannya agar tidak lagi menerima honorer baru.

“Ibu sudah perjuangkan, Kepala BPKD diundang oleh Permenpan RB, makanya saya kunci ada yang nakal itu OPD-OPD, dia buat TKS yang baru yah gak abis-abis dong, TKS yang kaya gini kan gak ngangkat-ngangkat,” kata Irna.

Bupati Pandeglang, Irna Narulita berharap, kepada Non ASN agar mempersiapkan dan belajar dalam mengahadapi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Ibu sudah perjuangkan minta ke pusat untuk kuota PPPK dan itu nanti dilakukan seleksi tes. Doain yah semoga pada lulus semua mereka. Ya makanya belajar dari sekarang, karena ibu tidak ada kewenangan untuk menentukan siapa yang diterima dalam PPPK,” harapnya.

Di samping itu, Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang sesuai dengan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB) dengan Nomor 511 tahun 2022 tertanggal 31 Mei 2022 terus melakukan pendataan sesuai yang diintruksikan Bupati Pandeglang

Kepala Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang, Mohamad Amri mengatakan, dirinya pada saat ini sedang menindaklanjuti surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB).

“Bupati dan Walikota dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar segera mengadakan pendataan dan pemetaan pegawai Non ASN yang berada di masing-masing Kota ataupun Kabupaten,” kata Kepala BKPSDM Pandeglang, Mohamad Amri saat ditemui di kantornya, Kamis (22/9/2022)

Ia menyebutkan, tenaga honorer di Pandeglang saat ini terbanyak di Dinas Pendidikan Pandeglang mencapai kurang lebih 6.000 malahan diantara mereka sudah bekerja selama berpuluh-puluh tahun.

“Yah yang paling banyak di Dinas Pendidikan. Kalau memperjuangkan ibu Bupati dari jumlah honorer yang ada ingin diperjuangkan semuanya ingin dimasukkan semuanya. Agar mudah-mudahan bisa mendapatkan nasib yang lebih baik dari sekarang,” imbuhnya.

Amri menjelaskan, pihaknya dalam memperjuangkan tenaga honorer memakai usulan afirmasi sehingga tenaga honorer mengabdi cukup lama bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Keinginan kita semuanya, kita pakai afirmasi, afirmasi itu artinya ini usulan, yah kalau bisa sudah lama mengabdi didahulukan usianya yang sudah tinggi seperti itu,” jelasnya.

Saat ditanyakan belanja untuk pegawai honorer di Kabupaten Pandeglang pihaknya tidak mengetahui, karena hal tersebut yang mengetahui adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Pandeglang (DPKAD) Kabupaten Pandeglang. (Dan)