Pemkot Tangsel kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). WTP ini merupakan kali keduabelasnya secara berturut-turut diraih Pemkota Tangsel.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2023 itu pun diberikan langsung oleh Perwakilan BPK Banten Dede Sukarjo kepada Walikota Tangsel dan Ketua DPRD Tangsel di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Serang, pada Selasa (07/05/2024).
Pencapaian WTP ini merupakan yang ketiga di bawah kepemimpinan Wali Kota Benyamin Davnie dan Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan.
Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengungkapkan rasa syukurnya dan apresiasinya terhadap jajarannya yang bekerja sehingga tahun ini meraih kembali WTP.
“Alhamdulillah hasil kerja keras dari seluruh perangkat daerah, pada tahun anggaran 2022 yang lalu kami memperoleh opini WTP dari BPK RI, kami selalu bertekad dan berupaya mempertahankannya dan akhirnya tahun anggaran 2023 kami kembali meraih opini WTP ,” ucap Benyamin.
Meki begitu, Benyamin tetap akan mengevaluasi dan memperbaiki yang menjadi kekurangan dan kelemahan. Sehingga pengelolaan keuangan daerah semakin baik.
“Untuk itu melalui pemeriksaan ini kami dapat informasikan dan mengetahui kelemahan dan segera mungkin melakukan perbaikan pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang – undangan,” tuturnya.
Terkait dengan tindaklanjut rekomendasi dari BPK, ia menegaskan akan segera membahasnya dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan DPRD.
Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Dede Sukarjo mengapresiasi atas raihan opini yang diterima oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
“BPK mengucapkan selamat dan berikan apresiasi setinggi – tingginya kepada Wali Kota Tangerang Selatan beserta seluruh jajaran atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke – 12 ” ucapnya.
Disampaikan juga bahwa, Kota Tangerang Selatan mendapatkan predikat tinggi yakni 90, 23 % dalam penyelesaian TLRHP (Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan).
“Kami berharap untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK yang dimuat dalam TLRHP ini sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku “ jelas Dede.
Untuk itu, Dede berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). (Edt)
