Hidup pemuda… hidup pemuda! Ya, itulah sorakan yang kerap terdengar ketika suatu kondisi dinilai sedang tidak baik-baik saja.
Generasi muda selalu ditempatkan sebagai agen perubahan. Ide, keberanian, dan energi mereka menjadi harapan bagi masa depan bangsa.
Namun, pemuda tetaplah pemuda gagasan yang besar tanpa dukungan nyata sering kali tersendat di tengah jalan. Ibarat sopir angkot yang membawa penumpang dengan kendaraan mogok kehabisan bensin.
Ada istilah yang akrab di kalangan aktivis muda: “Logika tanpa logistik itu kacau.” Maksudnya sederhana. Gagasan memang penting, tetapi agar dapat diwujudkan, ia membutuhkan dukungan ruang, fasilitas, jaringan, dan keberpihakan kebijakan. Tanpa itu, energi perubahan mudah berubah menjadi frustrasi kolektif.
Kita mengerucut ke persoalan yang lebih kecil, tetapi nyata, relasi pemerintah dan pemuda di Kota Tangerang Selatan.
Tangsel dikenal dengan slogan “Cerdas, Modern, Religius.” Usia pemerintahannya juga sudah cukup matang untuk membangun pola komunikasi yang sehat dengan masyarakat.
Di era kepemimpinan Benyamin Davnie, pemerintah kota beberapa kali meraih penghargaan terkait komunikasi publik. Banyak kalangan menilai wali kota relatif mudah dihubungi dan tidak menjaga jarak secara berlebihan.
Persoalannya, gaya komunikasi itu tidak selalu terasa linear hingga ke jajaran di bawahnya. Salah satu yang paling sering menjadi bahan keluhan di tongkrongan pemuda adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Tangsel.
Silih berganti kepala dinas, tetapi keluhan yang muncul di kalangan pemuda terasa sama: komunikasi dianggap terlalu birokratis, cenderung “cari aman”, dan kurang hadir dalam ruang dialog kepemudaan.
Keluhan itu juga datang dari sebagian pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) wilayah Kita Tangsel. Dalam beberapa agenda silaturahmi dan konsolidasi organisasi, Kadispora disebut beberapa kali tidak hadir. Bahkan pada kegiatan Rapat Kerja KNPI Tangsel, pimpinan DPRD hadir memberi dukungan moril sementara Kadispora absen.
More Read
Kesibukan tentu bisa menjadi alasan. Namun yang dipersoalkan bukan sekadar absennya fisik, melainkan minimnya komunikasi langsung. Di era yang serba cepat dan informatif, pola komunikasi pasif melalui perantara terasa seperti kembali ke zaman isyarat.
Ketika kanal komunikasi membeku, kolaborasi ikut retak. Dan di situlah masalah mulai membesar.
Modal pemuda adalah ide, keberanian, dan jejaring. Ketika merasa tidak didengar, keberanian itu berubah menjadi upaya mencari celah-celah ketidakadilan atau inkonsistensi kebijakan.
Di media sosial mereka mempertanyakan eksistensi Dispora. Di media massa mereka menyoroti pengelolaan fasilitas olahraga dan program kepemudaan. Hasilnya: mungkin berpotensi gaduh.
Fenomena ini mirip anak yang kurang mendapat perhatian orang tua, berbagai cara ditempuh agar keberadaannya diakui. Itulah gambaran hubungan yang kini dirasakan antara KNPI dan Dispora Tangsel.
Salah satu isu paling konsisten yang disuarakan KNPI adalah Gedung Pemuda. Aspirasi ini bukan hal baru. Forum demi forum membahasnya, tetapi realisasinya tak kunjung jelas. Jawaban yang berulang terdengar: prioritas anggaran.
Padahal Gedung Pemuda bukan sekadar proyek bangunan. Ia dibutuhkan sebagai ruang bersama bagi organisasi kepemudaan, komunitas kreatif, pelaku usaha muda, hingga kelompok-kelompok yang selama ini kesulitan memperoleh tempat kegiatan yang layak.
Karena itu, wajar bila muncul pertanyaan: jika kebutuhan dasar pemuda saja tidak kunjung diwujudkan, lalu apa sebenarnya prioritas dinas yang mengurusi kepemudaan?
Dispora memang rutin menggelar berbagai kegiatan dan seremoni. Namun pemuda tidak hanya membutuhkan panggung acara. Mereka membutuhkan fasilitas yang bisa dipakai setiap hari.
Inilah yang membuat sebagian kalangan mulai mempertanyakan arah kebijakan Dispora. Jangan sampai urusan olahraga mendapatkan perhatian penuh, sementara urusan kepemudaan hanya menjadi pelengkap dalam program tahunan.
Yang paling mengkhawatirkan bukan sekadar kritik di media sosial, melainkan terkikisnya kepercayaan. Ketika aspirasi tidak didengar dan kebutuhan tidak dipenuhi, pemuda akan mencari jalan sendiri.
Mereka akan membangun komunitas tanpa dukungan pemerintah. Mereka akan menciptakan ruang kolaborasi sendiri. Mereka akan bergerak dengan kemampuan yang mereka miliki tanpa menunggu perhatian dari dinas terkait.
Bagi sebagian orang, itu mungkin tampak positif. Namun bagi pemerintah, kondisi tersebut adalah sinyal bahwa fungsi pembinaan mulai kehilangan legitimasi di mata publik muda.
Bila tak bawa perasaan alias Baper, Kadispora Tangsel seharusnya tidak memandang kritik KNPI sebagai serangan. Kritik justru pengingat bahwa ada pekerjaan rumah yang belum diselesaikan. Pemuda Tangsel tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka tidak meminta proyek fantastis yang tak masuk akal. Mereka hanya meminta ruang yang selama ini dijanjikan namun belum juga diwujudkan.
Karena itu, Dispora perlu berhenti memberi jawaban normatif dan mulai menunjukkan langkah konkret. Jika tidak, kesan bahwa dinas ini cuek terhadap kebutuhan pemuda akan semakin menguat.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata soal anggaran, program kerja, atau jadwal kegiatan. Yang paling dibutuhkan pemuda adalah kehadiran pemerintah yang mau mendengar, membuka ruang dialog, dan membangun kepercayaan.
Kadispora Tangsel harus memahami bahwa pemuda bukan sekadar objek program tahunan yang hadir saat seremoni lalu dilupakan setelah acara selesai. Pemuda adalah mitra pembangunan yang membutuhkan perhatian, dukungan, dan ruang untuk tumbuh.
Gedung Pemuda, komunikasi yang terbuka, serta keberpihakan terhadap kebutuhan organisasi kepemudaan adalah langkah sederhana yang bisa menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada generasi muda.
Jika selama ini muncul kesan bahwa Dispora terlalu jauh dari pemuda, maka inilah saatnya memperbaiki keadaan. Kritik yang datang bukan ancaman, melainkan bentuk kepedulian agar hubungan antara pemerintah dan pemuda tidak semakin renggang.
Sudah waktunya Kadispora Tangsel keluar dari kesan birokratis yang kaku dan menjadi sosok yang mudah dijangkau, mau berdialog, serta hadir di tengah dinamika kepemudaan. Sebab pemuda tidak membutuhkan pejabat yang hanya terlihat di atas panggung, tetapi figur yang mampu menjadi pengayom, pendengar, sekaligus penggerak.
Akhir curhat pemuda kepada Bang Toid, untuk Kadispora, Jadilah “Bapak Pemuda Tangerang Selatan”, bukan sekadar Kadispora Tangerang Selatan.”
