Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany diminta melakukan protes terhadap rencana pengoperasian Bandara Pondok Cabe di Pamulang.
Alasannya, rencana tersebut bakal terealisasi Mei Mendatang dan sebaliknya pihak pengelola bandara ditengarai belum pernah duduk bareng mendiskusikan bandara itu dengan Pemkot Tangsel selaku pihak berwewenang kewilayahan.
“Saya kira beliau (Airin, red) harus bersikap tegas soal rencana tersebut. Kalau perlu panggil pihak bandara dan menjelaskan rencana pengembangan bandara,” kata Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna kepada tangerangonline.id.
Dia menilai pihak pengelola bandara bandel apabila tidak mau duduk bareng, maka Pemkot sah-sah saja memblokir akses bandara nantinya.
Jika pengelola bandara tidak memiliki niatan baik tanpa melibatkan pemerintah daerah, sebaiknya Pemkot memberikan peringatan berupa aturan tegas demi melindungi masyarakat sekitar termasuk warga yang melintas di Jalan Pondok Cabe Raya. “Apalagi itu jalan provinsi atau jalan Pemkot tutup saja jangan diberikan akses. Tapi memang tidak demikian harus ada komunikasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yayat menuturkan, langkah boikot atau blokir akses supaya hal ini tidak terjadi di banyak tempat yakni pemerintah daerah selalu dilangkahi oleh otoritas korporasi. “Ini sudah terjadi dimana-mana baik bandara, stasiun dan pelabuhan selalu ingin mengambil untung untuk korporasinya tanpa melihat lingkungan di sekitarnya,” tandasnya.
Padahal dengan sistem otonomi daerah, kata Yayat, ada hak dan kewajiban pemerintah daerah melakukan pengawasan di daerahnya. Pemkot memiliki kekuatan penuh dalam mengambil tindakan, maka seharusnya otoritas bandara harus ada komunikasi sebelum beroperasi.
Yayat juga menghimbau kepada Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum agar mendesak juga terkait hal tersebut. Apalagi tidak jauh dari bandara akan beroperasi terminal yang dulunya untuk menggantikan fungsi Lebak Bulus. “Paling tidak harus ada jalur alternatif untuk akses kebandara. Misalkan Mass Rapid Transit (MRT)atau kendaraan yang bisa memberikan kemudahan masyarakat menuju bandara,” katanya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Tangsel Moch. Ramlie mengakui, sejak bergulirnya rencana bandara Pondok Cabe bakal beroperasi secara komersil, pihaknya tidak pernah diajak duduk bersama dengan pemerintah daerah maupun pihak-pihak terkait untuk membahas masalah tersebut.
“Kita mintai penjelasannya, makanya akan kita panggil semua pihak untuk membahas masalah Pondok Cabe,” tandas Ramlie. (ded/dra)
