Home Berita Ibnu Jandi Nilai Kebijakan Kenaikan Gaji DPRD Kebablasan

Ibnu Jandi Nilai Kebijakan Kenaikan Gaji DPRD Kebablasan

0

Kebijakan kenaikan gaji DPRD oleh Presiden RI mendapatkan sorotan serius dari berbagai elemen masyarakat seperti pengamat kebijakan publik di Kabupaten Tangerang Ibnu Jandi. Dirinya menilai, peraturan pemerintah tersebut dianggap kurang memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.

“Saya anggap rencana tersebut merupakan kebijakan Presiden yang kebablasan. Karena tidak melihat kondisi ekonomi masyarakar yang saat ini sedang sulit,” ungkap Ibnu Jandi, pengamat kebijakan saat dihubungi tangerangonline.id, Selasa (6/9/2016).

Lanjut Ibnu, tentunya hal ini pasti akan melukai hati masyarakat, karena disatu sisi pemerintah melakukan penghematan satu sisi pemerintah menaikan gaji DPRD. “Pemerintah harus peka terhadap hal tersebut. Jangan justru membangun kecemburuan sosial antara DPRD dengan masyarakat yang sedang kesulitan dalam ekonomi,” ungkapnya.

Akademisi ini menambahkan, bahwa dirinya tidak sepaham dengan tujuan kenaikan gaji DPRD untuk menekan angka korupsi, karena tindak pidana korupsi itu dari moral. “Jadi memicunya korupsi di eksekutif dan legeslatif bukan masalah kecilnya gaji tetapi moral lah yang terpinting harus dibina untuk menanggulain tindak pidana korupsi,” tambahnya.

Sementara, Barhum Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang mengungkapkan, sebetulnya kenaikan gaji untuk anggota DPRD se-Indonesia itu sudah sejak 10 tahun yang lalu diajukan oleh ikatan anggota dewan, tapi pasca jabatan Presiden Jokowi hal ini baru diusung.

“Kenaikan gaji untuk DPRD se-Indonesia ini menurut saya sangat penting, karena gaji anggota dewan yang dinilai sangat kecil, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat,” kata Barhum.

Lanjut Wakil Ketua DPRD, dengan kebijakan ini diharapkan para anggota dewan lebih mengoptimalkan lagi kinerja untuk mengabdi kepada rakyat, karena anggota dewan ialah wadah dari aspirasi masyarakat. “Semoga kebijakan RI 1 ini cepat terealisasi, tidak menutup kemungkinana kebijakan ini akan mengurangi tindak pidana korupsi oleh oknum anggota dewan,” harapnya. (Yan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here