Home Index Model Demokrasi Kaum Borjuasi

Model Demokrasi Kaum Borjuasi

0

Oleh: Emyr Muhammad Noor, Ketua Umum HMI Komici 2016-2017 & Mahasiswa Fisip UMJ.

A. Sebuah Pemberian Sistem Politik Dan Hadiah Sejarah

Demokrasi bukan sebuah hadiah ataupun pemberian sistem politik yang berasal dari sejarah masa lalu (Yunani Kuno). Demokrasi juga pantas diadopsi oleh negara-negara yang memang dianggap pantas dan sesuai dengan kulturnya. Di sisi lain, demokrasi juga dapat dikatakan sebagai skema politik yang berhubungan pada tatanan sistem sebuah negara yang berfungsi mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demokrasi memiliki keunikan yang sewaktu-waktu dapat kita istilahkan (terbukti munculnya demokrasi nihilistik, demokrasi kapitalistik, dan demokrasi narsistik) dengan peristiwa-peristiwa yang muncul di tengah kehidupan masyarakat. Adapun hal ini terbukti dari momentum politik yang sedang berlangsung.

Yaa..Pemilihan Gubernur DKI Jakarta menjadi tolak ukur demokrasi nihilistik, narsistik, dan kapitalistik. Terbukti bahwa pencalonan para kandidatnya memiliki keunikan masing-masing. Mulai dari yang sikapnya bijaksana dan juga seorang pengusaha sukses, ada yang berwatak keras dan asal ceplas-ceplos, sampai yang “jaim” dan ingin tampil selalu wibawa depan publik.

Hal ini tentunya didasari adanya perkembangan model demokrasi. Bahkan jauh sebelum kontestasi ini, istilah demokrasi juga muncul ketika pemilihan umum presiden 2014 silam. Munculnya babak baru dalam sebuah rezim membuat demokrasi harus mengkontekskan dirinya, mengaktualisasikan dirinya, atau mengatur ulang yang berujung pada untung dan rugi para pecandunya (disesuaikan dengan konstalasi politik yg ada). Oleh karena itu, demokrasi tidak lain seperti barang dagangan yang dapat diperjual-belikan bagi siapapun yang memiliki “uang” banyak.

Demokrasi pun harus kehilangan jati diri akibat pergeseran sirkum sosial yang mengakibatkan “desubstansial”. Bahkan dapat dikatakan sistem ini dapat merusak tubuh sendiri (destruktif) dan memiliki implikasi luas terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kemunculan ini pun tentunya menjadi hal dilematis bagi arah dan tujuan negara, sehingga memunculkan perhatian publik. Akibatnya, menimbulkan paradoks bagi sistem ini.

Dalam perjalanan bangsa kita, proses demokrasi tidak muncul secara tiba-tiba. Ia hadir dalam pergulatan yang sangat panjang serta melelahkan dan demokrasi pun diwarnai bongkar pasang modelnya. Di masa demokrasi liberal, demokrasi amat gaduh karena energi bangsa terpusat pada pertikaian antar-elite di parlemen yang berdampak pada silih bergantinya pemerintahan dalam waktu yang singkat.

Percobaan berikutnya adalah demokrasi terpimpin. Di masa ini, demokrasi begitu terpuruk karena demokrasi tidak lebih dari personifikasi Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin hancur, kemudian ditelikung oleh rezim orde baru dengan label demokrasi pancasila. Dalam demokrasi ini, kehidupan bernegara justru bertumpu pada hegemoni Soeharto dan kroninya. Padahal, Demokrasi Pancasila tidak pernah sakti.

Ada tiga kesalahan besar rezim “orde baru” dalam memandang prinsip demokrasi Pancasila itu. Yang pertama adalah membuat demokrasi Pancasila hampir-hampir kramat.

Yang kedua, membuat demokrasi Pancasila menjadi identitas negara, bahkan simbol eksklusif, si berkuasa. Yang ketiga, mendukung demokrasi Pancasila dengan ancaman kekerasan dan kekejaman. Orde Baru telah memperlakukan demokrasi Pancasila ibarat Rahwana mengambil alih Sita selama bertahun-tahun.

Kini di era reformasi, fase sejarah demokrasi itu belum menunjukkan prestasi yang membanggakan. Kita menapaki jalan demokrasi dengan terseok-seok. Pendulunya justru mengarah kembali kepada demokrasi liberal, namun lebih kental aroma kapitalistiknya.

Jikapun ada keberhasilannya, tiada lain sebatas demokrasi prosedural semisal pemilu 5 tahunan. Demokrasi belum menyentuh pada aspek substansial. Selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir, demokrasi Indonesia diperlakukan seperti pemberian hadiah tanpa syarat.

Ada orang-orang atau kelompok yang merasa ‘diberi’ , lalu sesukanya menggunakannya. Mereka yang menganggap demokrasi sebagai hadiah inilah yang membuat demokrasi tidak berjalan ke arah yang lebih baik. Padahal hadiah pun harus dimanfaatkan dan dirawat sebaik mungkin guna menghargai si pemberi. Kaum oligarki telah membajak demokrasi. Melalui demokrasi prosedural, kaum oligarki ini menguasai kepartaian dan negara. Sementara rakyat hanya dijadikan embel-embel demokrasi yang ketika dibutuhkan dapat dibeli dengan uang jika pemilu/pilkada telah tiba.

Situasi ini, yakni dikuasainya negara oleh kaum oligarki ini benar-benar menampar rasa nasionalisme kita yang diperjuangkan dengan susah payah itu. Dikuasainya negara oleh kaum oligarki ini membuat kita bertanya-tanya, inikah yang disebut satu nusa satu bangsa (one state, one nation), atau sesungguhya telah menjadi (one state, two nation), bangsa elite dengan bangsa jelata, bangsa penjajah dengan bangsa terjajah (lagi)? (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here