Home Berita Warga Rawa Burung Protes Tanahnya Dihargai Rp 400 Ribu per Meter oleh...

Warga Rawa Burung Protes Tanahnya Dihargai Rp 400 Ribu per Meter oleh Bandara Soetta

0

Penetapan harga lahan untuk pembangunan Landasan Pacu (Runway) 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali menuai protes. Kali ini protes datang dari Warga Desa Rawa Burung, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.

Warga Desa Rawa Burung menilai, adanya kebijakan Tim Pembebasan Lahan yang mempersilakan warga yang keberatan dengan ganti rugi yang ditetapkan menggugat ke pengadilan, dianggap seperti kebijakan pemerintah di jaman Orde Baru.

“Kita ini udah reformasi belum sih? Kok kayanya kita balik lagi ke jaman Orde Baru. Ini tanah kami, loh! Kami punya sertifikat sah. Ini hak kami! Kami juga punya hak ikut menentukan harga yang pantas. Angkasa Pura II itu beli sama kami. Di mana-mana penjual yang nentuin harga, pembeli tinggal nawar,” kata Mansur, salah seorang warga Rawa Burung kepada wartawan, Senin (14/11/2016).

Kekhawatiran Mansur ini muncul setelah sebelumnya Warga Bojong Renged melakukan walkout dalam sosialisasi yang digelar di Aula Kantor Pusat PT Angkasa Pura (AP) II, beberapa waktu lalu. Mereka keberatan setelah AP II menetapkan harga Rp 400.000 per meter yang masih jauh dari standar ganti rugi yang diinginkan warga.

“Kita mah udah ikhlas, udah mau. Meski berat tapi kita juga mendukung pembangunan Indonesia. Tapi harus pantas harganya. Coba deh survei ke kampung-kampung sebelah yang enggak kena gusuran,” imbuh Mansur.

Menurut Mansur, ketika ada rumor pembebasan lahan, warga lainnya menaikkan harga tanahnya dan  paling rendah Rp 1,5 juta per meter persegi.

“Kalau tanah kita dibayar Rp 400 ribu per meter sama Angkasa Pura II, kita mau tinggal di mana? Buat beli tanah lagi aja gak cukup. Gimana mau bangun rumah lagi,” keluhnya.

“Angkasa Pura itu milik pemerintah, loh. Harusnya lebih punya hati terhadap mayarakat sekitar terutama yang terkena pembebasan lahan. Masa lebih manusiawi pengembang swasta sih?” sambungnya.

Mansur dan warga Rawa Burung lainnya berharap, Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Tangerang dapat menjadi mediator yang adil dan netral.

“BPN kan pasti tahu gimana gejolak di masyarakat. Kalau jadi mediator itu yang adil, jangan seperti ini lah. Ini hak kami, tanah kami, jangan semena-mena lah! Jangan jadikan masyarakat sekitar Bandara (Soekarno Hatta) sengsara,” ujarnya. (Rmt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here