Home Berita Dewan Kehormatan PWI Kecam Larangan Siaran Langsung Sidang Kasus Megakorupsi e-KTP

Dewan Kehormatan PWI Kecam Larangan Siaran Langsung Sidang Kasus Megakorupsi e-KTP

0

Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) mengecam keras larangan siaran langsung sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. DK PWI berpendapat, larangan siaran langsung pengadilan yang terbuka untuk umum merupakan pelecehan terhadap kemerdekaan pers dan bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang  bebas, terbuka dan jujur.

DK PWI  Pusat menilai, pelarangan siaran langsung termasuk penghianatan terhadap semangat dan roh dari KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).  Dalam KUHAP, apabila sidang dinyatakan terbuka untuk umum, berarti masyarakat atau publik boleh dan dapat mengetahui proses persidangan.

Filosofi dari sidang terbuka untuk umum agar pengadilan berjalan dengan fair dan adil, karena dapat disaksikan dan diawasi langsung publik. Sedangkan pers ialah wakil dari publik yang tidak dapat datang ke sidang pengadilan.

Dengan demikian, Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Ilham Bintang, menilai larangan pers melakukan siaran langsung sama saja dengan memasung hak publik untuk mengetahui apa yang terjadi dalam pesidangan, memberangus kemerdekan pers, dan  justeru dapat memicu jalannya  sidang peradilan yang tidak fair dan tidak jujur.

“Karena menyangkut nama tokoh dan pejabat penyelenggara negara, publik bisa curiga dan menduga-duga bahwa ada pengaturan hingga, sidang itu tidak boleh disiarkan secara langsung oleh televisi,” tegasnya.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum, DK PWI  Pusat berpendapat, hanya sidang peradilan anak dan kasus-kasus susila saja yang bersifat terutup dan tidak boleh disiarkan secara langsung. Hal ini karena untuk melindungi kepentingan anak-anak dan menghindari penyiaran kasus asusila menjadi konsumsi umum. Selebihnya DK PWI menegaskan seluruh sidang yang menurut KUHAP dinyatakan terbuka untuk umum, harus dapat disiarkan langsung.

Ikhwal adanya kekhawatiran para saksi akan saling mempengaruhi jika sidang disiarkan langsung, DK PWI berpendapat, seharusnya bukan persnya yang diberangus, tetapi terhadap  para saksi  yang harus diatur sedemikian rupa sehingga saksi satu dan lainnya tidak saling mengetahui. Maka yang diperlukan aturan mengenai para saksi dan bukannya membungkam kemerdekaan persnya dengan melarang siaran langsung.

Dewan Kehormatan menandaskan, pelarangan siaran langsung sidang pengadilan yang bukan sidang anak-anak dan bukan kasus susila, merupakan langkah mundur di bidang peradilan, kemerdekaan pers dan demokrasi. Jika hal ini dibiarkan makan berpotensi membentuk budaya peradilan yang tidak terbuka dan tidak adil serta peradilan yang kotor. Untuk itu DK PWI Pusat secara tegas meminta agar larangan peliputan siaran langsung sidang yang terbuka untuk umum segera dicabut.

Sebelumnya Rabu (8/3) Humas Pengadilan Tipikor Jakarta, Johanes Priana, menegaskan pengadilan Tipikor melarang siaran langsung kasus dugaan korupsi e-KTP. Alasannya ketua PN Jakarta Pusat sudah mengeluarkan peraturan melarang siara langsung di lingkungan peradilan Jakarta Pusat. “Keputusan hakim melarang siaran langsung sidang tersebut bisa memunculkan anggapan pengadilan telah diintervensi kekuatan di luar pengadilan. Ini benar-benar tidak sehat bagi upaya penegakan hukum dan transparan indormasi publik,”  tandas Ilham. (rls/ed)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here