Beranda Berita Sikap Diskresi Walikota Tangerang Atas Permendikbud 17/2017 Dapat Pujian

Sikap Diskresi Walikota Tangerang Atas Permendikbud 17/2017 Dapat Pujian

0
Direktur Lembaga Kebijakan Publik, Ibnu Jandi mengatakan bahwa Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2017 mengalami banyak keluhan dari masyarakat, khususnya para orang tuamurid. Apalagi adanya Permendikbud No. 17 tahun 2017 yang tertanggal 8 Mei 2017 melimpahkan kewenangan PPDB 2017 online tersebut kepada masing-masing daerah.

“Tidak hanya persoalan teknis yang menjadi permasalahan klasik, sistem zonasi penerimaan siswa baru yang minim sosialisasi secara Nasional juga membuatnya kian carut-marut. Masalah ini, hampir merata di seluruh daerah di NKRI baik Provinsi maupun Kab dan Kota,” ungkapnya kepada Tangerangonline.id pada, Selasa (11/7/2017)

Kemudian langkah Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah yang ‘melabrak’ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 17 tahun 2017 tentang penerimaan siswa baru pun langsung mendapat pujiannya.

“Walikota Tangerang mengambil sikap kebijakan secara Diskresi “Tindakan yang tepat” terhadap Permendibud No 17 Tahun 2017 yang nampaknya Permendikbud tersebut kurang dapat memenuhi rasa keadilan pada dunia akdemik dan dunia pendidikan di Kota Tangerang,” paparnya.

Pria yang akrab disapa Bang Jandi (BJ) itu menjelaskan, bahwa tentang skema PPDB 2017 SMPN di Kota Tangerang, nampaknya dari kacamata Walikota Tangerang perlu adanya pembaharuan.

“Sehingga sikap diskresi Walikota Tangerang ini memberikan solusi bagi para anak didik yang memiliki nilai akademik tinggi,” jelasnya.

Bahkan, Bang Jandi mengatakan, saat ini Walikota Tangerang bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang sedang mengusulkan kepada Presiden RI melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta, untuk meninjau kembali Permendikbud No. 17 tahun 2017.

“Intinya agar masalah zonasi hanya 40 s/d 60% saja, dan bukan seperti yang tertuang dalam Pasal 15 Permendikbud no. 17 Th 2017. Karena Pasal 15 yaitu aisten zonasi ini sangat mengkebiri dan mengkooptase nilai-nilai hasil pembelajaran anak-anak didik kita di dunia pendidikan,” paparnya.

Namun, dirinya menegaskan bahwa PPDB Online 2017 adalah kebijakan Pemerintah Pusat. “Semua bermula dari keluarnya Permendikbud No 17 Tahun 2017, dan bukan kebijakan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah hanya terkena imbas masalahnya saja,” pungkasnya. (Nji)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini