Home Berita SMP di Karang Tengah Minim, Warga Sesalkan Permendikbud 17/2017

SMP di Karang Tengah Minim, Warga Sesalkan Permendikbud 17/2017

0

Warga Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, mengeluhkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP 2017. Sistem Zonasi yang diterapkan sesuai Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 17 tahun 2017, telah membuat para orangtua kerepotan dan terkendala masih minimnya jumlah sekolah.

Salah satu orangtua murid, Rahmat Wijaya Warga Karang Tengah Jl Karyawan II Karang Tengah Kota Tangerang mengeluhkan PPDB pada tahun Ini.

Rahmat menuturkan, warga Karang Tengah bingung menyekolahkan anaknya di Sekolah Negeri. “Sebetulnya Sistem Zonasi bagus, tapi untuk saat ini saya kira belum bisa diterapkan di Kota Tangerang khususnya di Kecamatan Karang Tengah,” ujarnya.

Rahmat yang juga bekerja sebagai Dosen satu perguruan tinggi swasta di Jakarta menjelaskan, di Karang Tengah jumlah SMP Negeri masih sangat minim bahkan terbilang kurang jika mengacu ke PPDB Sistem Zonasi Sesuai Permendikbud No 17 Tahun 2017. “Di Karang Tengah cuma ada satu sekolah Negeri yaitu SMP Negeri 24 dan itu masuk di kelurahan Pondok Bahar, bagaimana bisa maksimal kalau cuma ada satu,” keluhnya.

“Sedangkan satu kecamatan saja banyak kelurahan, dan saya termasuk di Kelurahan Karang Tengah dimana anak kami tidak bisa mendaftar ke sekolah negeri yang masuk dalam zona kecamatan kami karena rumah kami paling jauh dari sekolah,” kata Rahmat.

Ia mengatakan lokasi rumahnya yang cukup jauh dari sekolah membuat anaknya yang akan masuk ke SMP Negeri tidak diterima di sekolah di lingkungan zonasi dengan alasan dari pihak sekolah bahwa kuota sudah penuh.

“Kami masuk dalam zonasi tapi memang rumah kami paling jauh dari semua SMP, jadi anak saya tidak dapat kuota,” kata dia.

Tidak hanya itu, lebih lanjut rahmat menambahkan, saat pendaftaran melalui sistem online dirinya memilih 2 pilihan sekolah yaitu SMP Negeri 24 yang memang Masuk dalam satu Kecamatan dan SMP Negeri 28  yang sudah beda kecamatan.

Rahmat menambahkan, kalau mengikuti sistem Zonasi seharusnya setiap kelurahan mempunyai Sekolah Negeri. “Kalau disetiap kelurahan atau desa sudah ada SMP Negeri baru tidak akan kacau PPDB dan tidak akan ada yang mengeluh,” katanya.

Masih dikatakan Rahmat, Aturan yang dibuat terlalu cepat direalisasikan dan orang tua murid bingung karena menyekolahkan anak untuk menjadi pintar, jika aturan zonasi usia dan itu yang diterapkan maka untuk apa adanya bimbingan belajar untuk menempuh ujian nasional. Kalau hasil ujian kalah dengan zona dan umur.

Jika barometer pemerintah adalah usia penerapannya harus merata bukan hanya di sekolah dasar negeri saja yang di wajibkan masuk sekolah 7 tahun, tapi disekolah SD swastapun harus sama.

“Karena banyak calon anak bangsa yang mempunyai nilai Bagus dan kurang mampu tapi tidak masuk zonasi kan kasihan,” keluhnya.

Sementara Abduh Surahman, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang saat dihubungi mengatakan bahwa apa yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang adalah implementasi dari Permendikbud no. 17 tahun 2017 yang didalamnya mengatur penerimaan siswa baru dari zonasi sebanyak 90 %.

“Bahkan Walikota melabrak peraturan tersebut dengan menyurati Mendikbud dan merubah teknis menjadi 40% dari zonasi, 50% nilai akademis dan sisanya dari jalur luar kota dan siswa berprestasi,” katanya.

Bahkan, untuk memfasilitasi warga yang tidak bisa menyekolahkan anaknya di SMP Negeri. Pemerintah Kota Tangerang telah bekerjasama dengan 96 SMP swasta untuk menggratiskan biaya SPP.

“Untuk kedepannya kami akan evaluasi terkait pelaksanaan PPDB tahun ini, dengan menyurati kembali Kemendikbud,” pungkasnya. (den/Nji)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here