Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal TNI Yuyu Sutisna, dalam sambutannya pada Rapim TNI AU, mengatakan, latar belakang dari dilaksanakannya Rapim TNI AU merupakan tindak lanjut dari Rapat Pimpinan TNI yang baru saja selesai dilaksanakan.
Selain itu, juga sebagai bagian dari upaya untuk memantapkan konsolidasi dalam jajaran TNI Angkatan Udara, sehingga akan lebih memantapkan peran dan pengabdian kita sesuai bidang tugasnya masing-masing.
Sejalan dengan latar belakang tersebut, Rapim TNI Angkatan Udara ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman terhadap kebijakan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Udara untuk menghadapi tugas-tugas yang akan datang.
Juga untuk memantapkan visi, persepsi dan interpretasi TNI Angkatan Udara serta pembinaan satuan, khususnya pembangunan kesiapsiagaan dalam menghadapi perkembangan lingkungan yang dinamis.
Selain itu, kata Kasau, melalui Rapim ini juga untuk mendapatkan masukan serta menyampaikan kebijakan pimpinan dalam rangka pelaksanaan program pengembangan kemampuan dan pembinaan kekuatan TNI Angkatan Udara sesuai dukungan anggaran yang tersedia.
“Untuk mencapai tujuan tersebut, saya nilai tepat kalau tema yang ditetapkan dalam Rapim TNI Angkatan Udara tahun 2018 ini adalah “Dengan Dilandasi Jiwa Ksatria, Militan, Loyal, Profesional dan Modern, TNI AU Siap Melaksanakan Tugas Dalam Rangka Menjaga Kedaulatan Negara,” papar Kasau.
Tema tersebut bermakna bahwa komitmen dan konsistensi yang tinggi merupakan modal yang sangat penting dalam mewujudkan daya tempur TNI AU yang sesungguhnya.
Di sisi lain, Rapim TNI Angkatan Udara juga merupakan titik awal pelaksanaan tugas TNI Angkatan Udara untuk satu tahun ke depan. Hal ini berarti seluruh agenda dan hasil dari Rapim TNI AU tahun 2018, harus mampu membentuk sebuah kesinambungan, keberlanjutan dan peningkatan, dari program dan kegiatan selanjutnya.
Dikatakan Kasau, mengacu pada doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma dan doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa, sasaran pembinaan TNI AU harus dilaksanakan secara terencana, terprogram dan berkesinambungan.
Pokok-pokok pembinaan TNI AU ditujukan untuk mewujudkan postur TNI AU guna mendukung tugas-tugas dalam mengatasi setiap ancaman militer dan non militer serta mampu melaksanakan tugas Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Menurut Kasau, pembinaan kekuatan meliputi Pembinaan Organisasi, Personel, Logistik, Sistem dan Doktrin serta Penggunaan Anggaran. Sasaran pembinaan jangka pendek yaitu kita harus berupaya tidak terjadi incident maupun accident dalam Tahun Anggaran 2018, sedangkan sasaran jangka panjang adalah mewujudkan kekuatan pokok minimum TNI Angkatan Udara.
Kasau menjelaskan bahwa upaya peningkatan kesiapan operasional TNI Angkatan Udara, masih tetap memprioritaskan tercapainya kemampuan operasional secara terpadu dari Satuan-satuan TNI Angkatan Udara. Dengan demikian, kesiapan operasional dan tuntutan akan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) TNI Angkatan Udara harus dapat kita capai dan dapat diandalkan.
“Seperti kita ketahui bersama, bahwa telah banyak yang kita lakukan untuk meningkatkan kesiapan kemampuan operasional baik personel maupun alutsista serta telah banyak pula tugas dan kegiatan yang telah kita selesaikan dengan baik. Namun, keinginan untuk melaksanakan tugas secara tuntas, masih banyak kendala yang dihadapi,” ucap Kasau.
Guna mendukung kebijakan Pemerintah terhadap tugas TNI-Polri dihadapkan tantangan tugas dalam mengantisipasi tahun politik 2018-2019, seperti yang diamanatkan Presiden Republik Indonesia dalam Rapim TNI-Polri Tahun 2018 perlu mewujudkan sinergi TNI-Polri guna menjaga stabilitas nasional dalam rangka menegakkan kedaulatan NKRI.
Disamping itu, lanjut Kasau, juga seperti yang disampaikan Panglima TNI, saat memberikan pembekalan dalam Rapim TNI-Polri Tahun 2018, bahwa pada tahun 2018, Indonesia sedang menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak. Kondisi sistem multi partai yang ada sangat berpotensi akan terjadinya konflik di masyarakat.
Sesuai amanat undang-undang, TNI-Polri memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam setiap situasi termasuk pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak.
Oleh karenanya, kata Kasau, diperlukan sinergi aparat yang berwenang dalam pengamanan Pilkada tersebut, dalam hal ini adalah TNI dan Polri. Sinergi TNI-Polri dalam hubungan kerja terdapat nilai-nilai intrinsik yang harus diyakini kebenarannya, sehingga dapat dijadikan pegangan setiap prajurit TNI dan anggota Polri dalam berperilaku saat melaksanakan tugas di lapangan.
Dalam mendukung program pemerintah tentang kebijakan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, adalah dengan meningkatkan kemampuan TNI AU dalam melaksanakan maritime air strike dan maritime air support. Oleh karena itu, postur TNI AU yang kita rencanakan harus memuat dan memperkuat kemampuan tersebut.
Dari rencana kesiapan alutsista yang ada, tetap diprioritaskan untuk melanjutkan program peningkatan kemampuan alutsista TNI Angkatan Udara yang sudah dicanangkan dalam Renstra pembangunan TNI AU 2015-2019 yang saat ini sudah masuk ke Renstra kedua.
Untuk itu, dukungan anggaran yang tersedia pada tahun 2018 ini, diharapkan agar mampu diselenggarakan secara optimal dengan mengedepankan skala prioritas serta pelaksanaannya agar tetap memperhatikan tertib administrasi yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tercipta clean goverment and good governance.
Selanjutnya, dalam mengantisipasi terhadap pengembangan TNI Angkatan Udara ke depan, diantaranya pembentukan Koopsau III, pengembangan Kohanudnas yang dilengkapi dengan alutsista dan unsur-unsurnya serta peningkatan dari Lanud type B menjadi type A, perlu dipersiapkan sebelumnya, dengan membuat perencanaan yang cermat dan matang.
“Sehingga kita nantinya tidak terdadak dan terjebak dalam situasi yang kritis,” tutup Kasau. (MRZ)
