Home Berita Wantannas Akan Gelar Sarasehan Nasonal, Belajar Dari Konflik Maluku

Wantannas Akan Gelar Sarasehan Nasonal, Belajar Dari Konflik Maluku

0

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) berencana mengadakan Sarasehan Nasional dengan para tokoh dari daerah Maluku yang pernah terlibat dalam konflik dan upaya perdamaian disana. Acara akan digelar di Hotel JS Luwansa Jl. H. R. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan pada Selasa dan Rabu, 10-11 Juli 2018.

Menurut rencana, sarasehan nasional ini akan dibuka oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto dan menghadirkan pembicara utama yakni Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) dimana Wapres Jusuf Kalla pernah berperan sebagai penggagas Perjanjian Malino.

Dari keterangan tertulis Setjen Wantannas yang diterima tangerangonline.id, sarasehan nasional ini akan mengemukakan pokok-pokok persoalan tentang konflik dan damai, khususnya pendekatan-pendekatan dalam Resolusi Konflik dan Damai di Maluku dan Maluku Utara, dengan tujuan untuk menjadi pembelajaran bagi propinsi lain di Indonesia, bahkan di dunia internasional.

Sarasehan akan membawa tagline ” Merawat Perdamaian, Belajar dari resolusi Konflik dan Damai di Maluku dan Maluku Utara, Untuk Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur”, Acara ini akan diisi dengan diskusi terbuka dalam beberapa panel/sesi diskusi, yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan di Kepulauan Maluku, khususnya para pihak yang pernah terlibat dalam konflik sekaligus menjadi tokoh-tokoh perajut perdamaian, tokoh-tokoh nasional, serta undangan lain dari seluruh Indonesia dan juga negara sahabat.

Adapun sub-sub tema sarasehan yakni Belajar dari Sejarah dan Kearifan Lokal Masyarakat Maluku sebagai Wujud Implementasi Bela Negara, Resolusi Konflik dan Damai berlatar golongan dan agama, separatisme, Pendekatan Pembangunan Manusia dengan Kesejahteraan dan Kebudayaan dalam Resolusi Konflik dan Damai, serta Peran perguruan tinggi yang memegang peran yang sangat penting.

Dalam sarasehan ini rencananya hadir sebagai pembicara penting lainnya yakni Menko Maritim Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Mensos Idrus Marham, Menristek/Dikti RI Prof. Dr. M. Nasir dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang akan bertindak sebagai Keynote Speech dalam diskusi tersebut.

Beberapa tokoh Maluku juga direncanakan hadir menjadi narasumber antara lain, Mantan Gubernur Maluku Brigjen TNI (Purn) Albert Karel Ralahalu, Hambra Tokoh Nasional Masyarakat Maluku, Pdt. Dr. Jhon Chr. Ruhulessin dari Universitas Kristen Indonesia Maluku-Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia Wilayah Maluku H.R.R. Hasannusi, Imam Besar Masjid Raya Al-Fattah, Ebed Litaay (Diaspora Indonesia di Belanda) dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyelesaian konflik Maluku lainnya.

Setjen Wantannas sebagai penyelenggara Sarasehan Nasional akan merangkum materi yang disampaikan oleh para narasumber, dan menjadikannya buku dalam empat bahasa yakni Indonesia, Inggris, Arab dan Belanda, sehingga bisa menjadi Pembelajaran dan referensi dalam penanganan konflik dan Damai di masa depan.

Selain itu, Sarasehan Nasional ini juga diharapkan dapat menjadi pendorong diterbitkannya produk legalitas yang mendukung percepatan pembangunan di Maluku sesuai Rencana Pembangunan yang telah dibuat Pemerintah, sehingga perwujudan kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai.

Setjen Wantannas setidaknya menargetkan sekitar 500 orang undangan yang akan hadir dalam kegiatan Sarasehan Nasional tersebut diantaranya 100 orang Tokoh masyarakat Maluku dan Maluku Utara yang terlibat dalam Resolusi konflik dan damai, Perwakilan dari Daerah-daerah yang rawan konflik, Pejabat Kementerian/Lembaga Pejabat TNI/Polri Perwakilan, Kedutaan Besar negara sahabat,Pejabat Daerah (Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota) Siswa Lembaga Pendidikan Lemhannas RI, Universitas Pertahanan, Sesko TNI, Seskoad Bandung, Seskoal Jakarta, Seskoau Bandung, Sespim Polri Bandung, Perwakilan Badan Ekesekutif Mahasiswa dan tokoh Masyarakat yang berkaitan untuk menciptakan kedamain dan kesejahteraan di Maluku.

Menurut Sekjen Wantannas Letjen TNI Doni Munardo sebagaimana dikutip situs wantannas (27/3/18), sarasehan ini sendiri merupakan salah satu instruksi Presiden saat mengunjungi kepulauan Maluku.

“Saat itu Bapak Presiden mengatakan bahwa Indonesia harus menjadi tempat pusat perdamaian dunia. Oleh karena itu, untuk menindaklanjuti instruksi presiden tersebut, Untuk itu saat masih bertugas sebagai Pangdam XVI/Pattimura, saya merencanakan sebuah aksi sarasehan nasional untuk mempertemukan para tokoh yang pernah terlibat dalam konflik di Maluku,”ujar Sekjen Wantannas Letjen TNI Doni Munardo.

*Sekilas Tentang Wantannas*

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, maka peran dari Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) adalah Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku Ketua Wantannas, dan berperan dalam pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Dalam menjalankan peran tersebut, Setjen Wantannas mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional.

Dalam menyelenggarakan tugas, Setjen Wantannas mempunyai fungsi dalam (1) Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;(2) Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan-kesatuan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara;(3) Penyusunan perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.

Dilihat dari fungsinya, Setjen Wantannas dalam menjalankan tugas utamanya secara garis besar memiliki 3 inti kegiatan atau pilar lembaga Setjen Wantannas, yaitu: (1) Menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, (2) Menyusun perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan (3) Menetapkan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.(MRZ)