Bakal Calon Walikota Tangsel, Tomy Patria dipanggil Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) lantaran diduga ikut bergabung dalam organisasi sayap partai. Panggilan ini diduga adanya unsur pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Tangsel, Ahmad Jazuli mengatakan, dugaan pelanggaran terhadap Tomy diawali adanya temuan poster atribut di beberapa media sosial yang tertulis dirinya sebagai bakal calon walikota diborgan Bintang Muda Indonesia (BMI) yang diduga sayap partai.
“Dari sumber beberapa media BMI ini adalah organisasi sayap partai Demokrat. Dugaan ini merupakan hasil temuan pengawasan tidak langsung seperti dari kanal media sosial, berita. Dari pengawas ini ditemukan dari instagram beliau,” ungkapnya.
Untuk lebih memastikan itu, pihaknya juga telah memanggil perwakilan dari DPD Banten Partai Demokrat untuk dimintai keterangannya. “Undangan sudah kami kasih. Saat ini sudah kami konfirmasi lagi tapi belum ada jawaban,” ujarnya.
Pemanggilan Tomy Patria yang saat ini menjabat sebagai Lurah Cipayung, Kecamatan Ciputat atas dasar peraturan UU Nomor 9 Tahun 2014 tentang ASN.
“Di pasal 9 ayat 2 UU 5/2014 tentang ASN. ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik,” imbuhnya.
Sementara, Tomy mengatakan, pemanggilan dirinya lantaran ia sebagai ASN yang juga menjabat sebagai ketua Dewan Pembina BMI Banten.
“Jadi saya masuk sebagai Ketua Dewan Pembina BMI Banten. Kemudian dikonfirmasi saat ini BMI belum menjadi sayap partai demokrat. Dan sampai saat ini, bmi dikonfirmasi sama saya belum mengeluarkan SK kepengurusan saya sebagai dewan pembina BMI,” ucapnya.
Ia juga menegaskan dalam anggaran dasar BMI, organisasi ini belum menjadi sayap partai melainkan organisasi kepemudaan yang bertujuan memberdayakan masyarakat.
Ia pun menyatakan kesiapannya bila BMI dijadikan sayap partai, dirinya akan mundur dari organisasi BMI. “Sampai saat saya sebagai PNS, Kalo menjadi sayap partai saya akan keluar,” tandasnya. (Red)
