Home Berita Mendagri Ingatkan Daerah Segera Cairkan Dana Pilkada di NPHD

Mendagri Ingatkan Daerah Segera Cairkan Dana Pilkada di NPHD

0

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini, segera mencairkan seluruh dana hibah pemilihan yang sudah tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sebab, masih ada beberapa daerah yang belum mencairkan seluruhnya.

Mendagri mengatakan hal itu usai menghadiri acara Rapat Koordinasi Pilkada Serentak tahun 2020 di Grand Aston City Hall, Medan, Sumatera Utara, Jumat (3/7/2020).

Menurut Mendagri, rapat yang digelar di Medan adalah rapat persiapan menjelang digelarnya pilkada di 23 daerah yang ada di Sumut. Ia merasa gembira mendengar laporan dari Ketua KPU dan Bawaslu Sumut yang melaporkan, pada prinsipnya semua daerah yang akan menggelar pemilihan di Sumut telah siap.

“Semua siap untuk melaksanakan, bahkan bapak Gubernur sudah memberikan hibah tanah dan kantor untuk KPUD provinsi. Itu menunjukkan kesungguhan dari bapak Gubernur untuk mendukung proses demokrasi yang ada. Kemudian dari sisi anggaran tadi sudah saya sampaikan sebagian besar anggaran untuk Pilkada dari NPHD oleh daerah kepada KPUD, Bawaslu ada yang sudah mencapai 100 persen, tapi ada juga yang baru separuh,” kata Tito.

Mendagri menambahkan, masih terkait dengan anggaran Pilkada, khusus untuk Sumut, hanya sebagian kecil daerah yang belum mencairkan. Misalnya, Mandailing Natal dan Samosir. Tapi kepala daerah bersangkutan sudah menyampaikan komitmennya menyelesaikan pencarian dana hibah Pilkada pada tanggal 7 Juli ini.

“Bupatinya menyampaikan tanggal 7 Juli akan diberesin semua. Hanya ada masalah internal di Bawaslu yang di Samosir. Nah, kemudian dari APBN juga yang sudah dihibahkan atau yang sudah ditransfer oleh Kemenkeu sebanyak lebih kurang 996 miliar dan kepada bawaslu sebanyak 157 miliar, itu juga sudah nyampe juga di KPUD kabupaten dan kota. Sudah dibagi oleh KPU dan Bawaslu pusat,” ungkapnya.

Artinya, kata Mendagri, anggaran dari daerah sebagian sudah masuk. Ada yang 100 persen ditransfer. Kemudian dana yang dari APBN sebagian sudah masuk untuk tahap pertama. Dan untuk wilayah Sumatera Utara sudah masuk semua.

“Tinggal yang kita minta sisa realisasi anggaran yang belum 100 persen paling lambat minggu depan sudah diserahkan atau dicairkan kepada Bawaslu dan KPUD masing-masing karena tanggal 15 Juli itu sudah mulai pemutakhiran data door to door. Ini memerlukan pengamanan untuk alat proteksi dalam rangka pengamanan Covid, nah itu kira-kira,” kata Mendagri.

Jadi menurut Mendagri, hasil Rakor tadi, Menkopolhukam dan dirinya sebagai Mendagri, termasuk Ketua Komisi II DPR, optimis Pilkada pada 9 Desember 2020 di Sumut bisa terlaksana. Karena dari sisi anggaran tidak masalah.

“Kita ramai-ramai bantu untuk sosialisasi agar partisipasi masyarkat tinggi dan isu yang kita angkat isu sentralnya adalah mengenai maslah efektivitas kepala daerah dan daerah yang melakukan Pilkada ini dalam rangka menangani Covid-19. Sehingga justru pilkada bisa mempercepat pengendalian Covid-19 di sumut, disamping akan membantu sektor ekonomi dan dampak sosialnya karena uangnya beredar,” terang Mendagri.

Sementara itu, di tempat yang sama Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan, Komisi II DPR mengapresiasi kegiatan rapat koordinasi dalam rangka persiapan pilkada. Menurutnya, seminggu kedepan, ia dan Mendagri akan hadir dalam rapat serupa di beberapa provinsi yang lain.

“Jadi ini menunjukkan bahwa Pemerintah dan kita semua sangat serius mempersiapkan pilkada serentak ini dengan protokol Covid-19 yang cukup ketat. Jadi kalau ada selama ini perdebatan-perdebatan apakah kita bisa melakukan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 dalam situasi pandemi ini kalau kita lihat dari pertemuan atau rapat koordinasi teknis ini kita optimis, ” kata Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia.

Karena dalam rapat, kata Doli Kurnia, jika mendengar laporan dari penyelenggara dan kepala daerah, seperti di Sumut, semuanya menyatakan siap. Jadi tidak ada lagi nanti hal-hal teknis yang menjadi alasan kalau semuanya tidak akan siap.

“Sebab pengawasannya dari semua “aturan” yang kita buat dari tingkat pusat sampai tingkat daerah kita putar terus. Jadi ini menunjukkan bahwa kami setelah membuat keputusan di Jakarta buat peraturan protokol dan PSBB tapi kita juga langsung ke lapangan sejauh mana apa yang sudah dikerjakan dari Jakarta juga bisa terlaksana dengan baik. Saya kira ini sangat positf, tinggal kita semua setelah ini PR-nya masih banyak. Mudah-mudahan kita bisa melaksnakan pilkada ini dengan cukup baik, baik itu pengertiannya adalah tingkat partisipasi cukup baik tinggi, masyarakat tetap sehat, kita semua selamat dari pandemi Covid-19,” urainya.

Terkait masih adanya kekhawatiran Pilkada yang media penularan virus, Doli Kurnia menyebutkan, sosialisasi menjadi sangat penting dilakukan. Dan, saat ini mesti dibalik isunya, pilkada ini jadi ajang adu gagasan, dan adu berbuat dalam rangka efektivitas penanganan Covid beserta dampaknya.

“Otomatis kalau nanti kita naikkan isu Covid-19 ini kepada efektivitas penanganan, ini maka akan ada adu gagasan antara para kontestan. Bagi petahana dia harus berbuat. Nah kalau seadainya isu tingkat Covid-nya naik yang positif maupun yang fatalitas kematian, masyarakat silahkan menilai sendiri. Bisa berisiko bagi petahana, bisa-bisa tidak dipilih oleh rakyatnya. Tapi kalau dia bisa menekan dengan berbagai teknis manajemen penanganan Covid-19, rakyat akan puas seperti kasus di Korsel, partisipasi tinggi karena rakyat membutuhkan kepala daerah atau pemimpin yang bisa menangani Covid-19 dan dampaknya, karena Covid-19 ini menyangkut hajat hidup seluruh orang, ” papar Doli.(MRZ)