Home News Update KPU Tangsel Tak Gunakan Quick Count, Delapan Lembaga Survei Daftar Ke KPU

KPU Tangsel Tak Gunakan Quick Count, Delapan Lembaga Survei Daftar Ke KPU

0

Sejumlah lembaga survei mulai bermunculan jelang pilkada Kota Tangsel tahun 2020. Selain membuat poling di media sosial, lembaga survei juga sudah merilis hasil elektabikitas pasangan calon yang bertarung.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangsel Bambang Dwitoro mengatakan, seluruh lembaga survey atau jajak pendapat dan perhitungan cepat wajib terdaftar di KPU ketika hendak mencari dan menyampaikan data Pemilu 2020. Menurutnya, ketentuan itu telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat.

“Amanah UU dan PKPU memang seperti itu. Bagi lembaga survei yang hendak melakukan jajak pendapat maupun perhitungan cepat, harus mendaftar ke KPU,” katanya saat dihubungi tangerangonline.id, Minggu (29/11/2020).

Bambang menambahkan, pihaknya telah membuka pendaftaran bagi lembaga survei dan penghitungan cepat. Sejauh ini, sudah ada beberapa lembaga survei yang mendaftar ke KPU Kota Tangsel.

“Sejauh ini sudah ada yang mendaftar. Tapi detail nya berapa lembaga survei yang mendaftar saya kurang tahu, nanti tanyakan ke Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat pak Ade Wahyu,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah KPU Tangsel memakai lembaga survei atau penghitungan cepat, Bambang mengatakan, pihaknya tidak menyelenggarkan hitung cepat (quick count).

“KPU tidak pakai lembagai survei. Jadi rekap berjenjang (manualnya) saja yang kami ikuti,” katanya.

Sementara itu, Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat pak Ade Wahyu Hidayat mengatakan, sejauh ini sudah ada delapan lembaga survei atau penghitungan cepat yang mendaftar ke KPU Kota Tangsel, diantaranya, Konsep Indonesia, Jaringan Cyrus Indonesia, Indo Barometer, Jaringan Suara Indonesia, Indikator Politik Indonesia, Poltracking Indonesia, Media Survey Nasional dan Voxpol Center Research and Consulting.

“Sudah Delapan lembaga survei yang mendaftar ke KPU Tangsel,” katanya.

Ade Wahyu menjelaskan, bagi lembaga survei atau penghitungan cepat  yang mendaftarkan ke KPU harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan.

Syarat lainnya, kata Ade Wahyu, lembaga survei harus tergabung dalam asosiasi lembaga survei atau jejak pendapat. Sementara bagi lembaga pemantau pemilihan, harus bersifat independen, memiliki sumber dana yang jelas, terdaftar serta memperoleh akreditasi dari KPU Tangsel dengan cakupan wilayah pemantauannya.

“Yang jelas lembaga survei harus terakreditasi. Mereka juga harus benar-benar independen dan tak boleh memihak agar informasi yang mereka publish dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tidak membuat opini yang tidak benar di masyarakat,”tandasnya. (Ded)