Home Berita Vonis Terdakwa Kasus Venesia BSD 8 Bulan, Jaksa Banding ke PN Tinggi

Vonis Terdakwa Kasus Venesia BSD 8 Bulan, Jaksa Banding ke PN Tinggi

0

Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Negeri (PN) Tinggi terhadap kasus Venesia BSD atas dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Jaksa melakukan itu karena hakim memutus 8 bulan kurungan penjara pada tanggal 2 September 2021. Hal ini jauh dari tuntutan JPU yakni 6 tahun.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangsel, Ryan Anugrah mengatakan, saat ini Kejaksaan tengah melakukan upaya banding terhadap keputusan majelis hakim PN Tangerang

“Sidang itu sekarang posisinya sudah putusan. Putusannya itu di tanggal 2 September 2021 dan sekarang statusnya sedang upaya hukum banding terhadap putusan tersebut,” kata Ryan ditemui di kantornya, Senin (13/9/2021).

Alasan upaya hukum banding, lanjut Ryan, lantaran tuntutan pihaknya berbeda dengan putusan pengadilan. Kejaksaan mendakwa dengan pasal perdagangan orang dengan ancaman hukuman enam tahun penjara.

“Tapi pengadilan memutuskan dengan pasal 296 KUHP dengan hukuman delapan bulan,” ungkapnya.

Ryan mengatakan, pasal yang dikenakan hakim atas enam orang terdakwa yakni pasal tentang perbuatan cabul.

“Pasal 296 KUHP putusannya itu masing-masing delapan bulan, karena kami melakukan banding maka penanahan dilanjutkan di PN Tinggi,” kata dia.

Diketahui, kasus adanya TPPO itu mencuat setelah Bareskrim Polri menggerebek Hotel dan Karaoke Venesia pada 19, Agustus 2020 lalu.

Enam terdakwa diantaranya, Yatim Suwarto alias Yatim, Tofik Triyatno, Astri Mega Purnamasari alias Mami Mesya, Karlina alias Mami Gisel, Yana Rahmana alias Mami Febi, dan Rifa Abadi.

Sebelum putusan di PN Tangerang, para terdakwa diancam pidana Pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomer 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau melanggar Pasal 12 juncto Pasal 48 ayat (1) UU 21 tentang pemberantasan TPPO juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau melanggar pasal 296 KUHP tentang tindak pidana orang yang melalukan cabul dengan orang lain dan dijadikan mata pencaharian.(Red)