Home Berita Sampah Liar Ramai di Pandeglang, Pengamat: Penegakan Perda Tidak Maksimal

Sampah Liar Ramai di Pandeglang, Pengamat: Penegakan Perda Tidak Maksimal

0

Persoalan sampah liar di Pandeglang yang ramai di khalayak publik mulai menjadi sorotan. Salah satunya dari pengamat kebijakan publik Arif Nugroho yang menyebut sampah liar terjadi karena lemahnya penegakan peraturan daerah (Perda).

Sebelumnya persoalan mulai mencuat ramai usai dikabarkan di media massa yang terjadi di sisi Jalan Raya AMD Lintas Timur Pandeglang beberapa hari lalu.

Pengamat Kebijakan Publik, Arif Nugroho mengatakan, permasalahan sampah yang terjadi lantaran komunikasi dan kolaborasi antar instansi pemerintah yang tidak sejalan akibatnya penegakan perda tidak berjalan maksimal.

“Saya bisa mengatakan penegakan Perda itu tidak berjalan secara maksimal,” katanya saat dihubungi tangerangonline.id melalui telepon, Rabu (18/5/2022).

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Banten berharap kejadian tersebut dapat menjadi evaluasi pemerintah agar kedepan organisasi perangkat daerah (OPD) dapat berkolaborasi sehingga dapat mewujudkan visi misi dari kepala daerah.

“Jika diterapkan dengan mekanisme kolaborasi dan koordinasi yang baik, insyaallah semua sektor yang menjadi urusan otonomi pemerintahan daerah bisa berjalan dengan baik, sehingga mewujudkan masyarakat lokal bisa tercapai,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Bidang Ketertiban Umum pada Satpol PP Pandeglang, Eka Rahmawijaya mengatakan, usai ramainya kejadian ini, pihaknya akan memberikan sanksi bagi pelaku yang ketahuan membuang sampah liar.

“Yah pasti kita mah lakukan penegasan sanksi itu denda sebesar Rp 25 juta sebagai efek jera udah gitu aja, kalau kita temukan pelaku pembuang sampah yah kita tangkap basah langsung dibawa ke Mako (markas komando),” ungkapnya.

Diketahui aksi pembuangan sampah sembarangan alias liar bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban Lingkungan (K3), Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan.