Perkembangan geopolitik global yang makin dinamis mendorong penguatan kesiapsiagaan pertahanan nasional, termasuk peningkatan pengawasan wilayah udara dan pembangunan sumber daya manusia unggul sebagai bagian dari antisipasi terhadap spektrum ancaman modern yang terus berkembang.
Hal tersebut jadi salah satu fokus dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan dan TNI di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa kemarin (19/5/2026). Rapat itu membahas perkembangan geopolitik global serta keterlibatan pasukan perdamaian di kawasan Timur Tengah.
Dalam rapat itu hadir Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kasau Marsekal TNI M Tonny Harjono, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali dan seluruh pejabat teras Kemhan dan TNI.
More Read
Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M Tonny Harjono, menegaskan, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan terus memperkuat sistem pengawasan udara nasional melalui penambahan radar secara bertahap untuk menutup wilayah “blind spot” di Indonesia.
“Penguatan radar dinilai menjadi bagian penting dalam membangun sistem deteksi dan pengendalian udara yang lebih adaptif terhadap tantangan keamanan kawasan, termasuk meningkatnya kompleksitas aktivitas udara dan dinamika ancaman lintas batas,” kata Kasau dalam keterangannya, Rabu (20/5/26) di Jakarta.
Selain penguatan teknologi pengawasan, sambung Kasau, TNI AU juga memprioritaskan peningkatan kualitas SDM penerbang melalui penyempurnaan sistem rekrutmen dan pendidikan sekolah penerbang.
Langkah itu diarahkan untuk mempercepat kesiapan operasional penerbang muda agar mampu menjawab kebutuhan operasi udara modern yang menuntut profesionalisme, ketepatan, dan adaptabilitas tinggi.
More Read
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Komisi I DPR RI mengapresiasi komitmen Kemhan dan TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI, memperkuat transformasi sistem pertahanan negara, serta mendukung pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) guna mengamankan program strategis nasional.
Penguatan kesiapsiagaan nasional tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan pertahanan negara tetap responsif menghadapi perubahan lingkungan strategis global sekaligus menjaga stabilitas dan kedaulatan nasional.(rls/MRZ)
