Para Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Pandeglang mengaku memiliki beban moril pada masyarakat dengan masih banyaknya kondisi jalan yang kewenangan kabupaten dan provinsi di wilayahnya yang rusak parah dan belum tersentuh pembangunan tersebut.
“Memang masih banyak infrastruktur jalan provinsi dan Kabupaten yang kondisinya hingga saat ini rusak parah. Padahal sudah beberapa kali diusulkan pembangunannya, tetapi belum direalisasikan. Kondisi seperti ini menjadi beban moril bagi kami para kades pada masyarakat yang banyak menuntut dan menanyakan pembangunan jalan.” ungkap beberapa kades di Kabupaten Pandeglang, kepada media, Jumat (05/03/21)
Menurut mereka, sejak pandemi covid pembangunan inprastruktur jalan tertunda, karena anggaran fisik difokuskan untuk upaya penanganan dan pencegahan covid-19 sesuai kebijakan pusat hingga daerah anggaran terecofosing untuk covid tersebut.
More Read
“Termasuk DD/ADD dari awal pandemi covid-19 terserap untuk penanganan dan pencegahan covid-19 diberbagai daerah. Sehingga 3 tahun terakhir ini di Kabupaten Pandeglang pembangunan sarana dan prasarana fisik tertunda, dan kondisi inprastruktur jalan semakin rusak parah.” bebernya.
Diketahui Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten menyoroti sejumlah permasalahan yang terjadi di Kabupaten Pandeglang. Permasalahan itu mulai dari refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19, dugaan pemotongan bantuan sosial, potret kemiskinan, dugaan korupsi pengadaan sarana pembelajaran tingkat SD dan SMP di Dindikbud hingga mempertanyakan kinerja ASN dilingkungan Pemkab Pandeglang.
“Kami mengkritisi sejumlah kebijakan dan kinerja buruk Pemkab Pandeglang. Seperti anggaran pembangunan, dan penanggulangan Covid-19 yang cukup besar, namun penggunaannya tidak transparan,” ungkap aktivis GMNI Pandeglang, Erik Setiawan, kepada media belum lama ini. (den)
