Home Berita Alumni IMM Banten Desak Pemda Lawan Mendagri Soal Pencabutan Perda

Alumni IMM Banten Desak Pemda Lawan Mendagri Soal Pencabutan Perda

0
Solihin Abas

Forum Komunikasi Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Fokal IMM) Provinsi Banten tetap menyerukan perda Kota Serang nomor 2 tahun 2010 dipertahankan. Pihaknya juga menegaskan Pemkot Serang harus melakukan perlawanan jika Mendagri (Menteri Dalam Negeri) atau pemerintah pusat mencabut perda tersebut, dengan alasan bahwa perda tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, masih selaras dengan kepentingan umum dan tetap berkesusilaan.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, dalam pasal 251, mestinya mekanisme pembatalan Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap bertentangan menjadi kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, baru setelah Gubernur tidak menindaklanjuti, maka kewenangan diambil alih oleh Menteri.

Ketua Fokal IMM Provinsi Banten Solihin Abas mengatakan, bahwa dalam hal pembatalan perda tidak begitu saja dapat dibatalkan, sekurang-kurangnya mesti memuat tiga alasan dan itu pun mesti melalui proses pembahasan dan kajian, tidak tiba-tiba karena dianggap ada kasus lalu dibatalkan.

“Jika benar Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pekat dibatalkan oleh Mendagri, kami anggap bahwa itu mesti batal demi hukum, karena Mendagri bersikap sewenang-wenang (abouse), harusnya Gubernur terlebih dahulu yang menangani sebagai wakil pemerintah pusat. Selain itu, bahwa perda tersebut juga kami anggap masih selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, masih selaras dengan kepentingan umum dan tetap berkesusilaan,” beber Solihin yang juga warga asli Kota Serang.

Solihin menambahkan, beberapa waktu lalu Mendagri telah menetapkan 3000 lebih pembatalan perda, ia berharap pemerintah kota (Pemkot) Serang segera melakukan kroscek apakah dari yang dibatalkan tersebut perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 juga dibatalkan atau tidak? Kalau dibatalkan,  harus pertanyakan ke Gubernur, apakah Gubernur berperan dalam pembatalannya?
“Kalau sampai Perda tersebut dibatalkan, jelas ini intervensi dari pihak-pihak tertentu. Masa hanya karena kejadian razia warung nasi yang buka di bulan Ramadan oleh Satpol PP beberapa waktu lalu sebagai penegakan perda, lalu begitu saja perda dapat dibatalkan oleh Mendagri,” tegasnya.

Padahal perda tersebut upaya pemkot Serang dalam hal menjaga nilai-nilai kearifan lokal dari tradisi yang berpuluh-puluh tahun tumbuh di masyarakat Kota Serang.

“Walau secara prosedur Pemkot dapat mengajukan keberatan dan diberi waktu 14 hari sejak dibatalkannya perda, kami tak terima jika perda itu dibatalkan, kami dukung Pemkot lakukan perlawanan,” tandasnya. (Har)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here