Home Berita Diskominfo Kabupaten Tangerang tak Sabar Revisi Perda Retribusi Menara Telekomunikasi

Diskominfo Kabupaten Tangerang tak Sabar Revisi Perda Retribusi Menara Telekomunikasi

0
Syahrizal, kabid Informasi dan Komunikasi Diskominfo Kabupaten Tangerang.

Kementrian Keuangan tahun lalu sudah mengeluarkan Surat edaran No. S/349/PK/2015  tentang tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Surat edaran tersebut menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia pada Selasa (09/07/15) lalu.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan Nomor 46/PUU-XII/2016, Kamis (26/05/16), bahwa PERDA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tarif Retribusi Daerah bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan demikian, Perda yang ada saat ini agar secepatnya dilakukan revisi oleh DPRD Kabupaten Tangerang. Hal itu dikatakan Syahrizal, kepala Bidang (Kabid) Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang bahwa pihak Diskominfo sebatas pengawasan, penanganan dan pengendalian menara telekomunikasi, lalu fokusnya saat ini pembenahan. “Kita (Diskominfo) menunggu perubahan dan keputusan Perda No 04 Tahun 2016 tentang retribusi menara telekomunikasi,” ujar Syahrizal saat ditemui tangerangonline.id.

Dinkominfo melibatkan beberapa SKPD, seperti Dinas Cipta Karya, Dinas Tata Ruang, Dinas Bina marga, dan Satpol PP, yang semuanya ada 14 tim. “Dari hasil setoran dana retribusi dalam 4 bulan terakhir yang kami terima dari berbagai macam provider di seluruh Kabupaten Tangerang sebanyak Rp 500 juta,” tuturnya.

Diskominfo mengharapkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang dapat menyelesaikan perubahan Perda No. 4 Tahun 2011 yang draft revisi Perdanya sudah diajukan pihak eksekutif. “Mudah-mudahan secepatnya disahkan perubahan Perda tentang retribusi menara telekomunikasi,” harapnya. (Yan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here