Beranda Berita Rano Unjuk Pencapaian Banten di Bencongan Kelapa Dua

Rano Unjuk Pencapaian Banten di Bencongan Kelapa Dua

0

Calon Gubernur (Cagub) Provinsi Banten, Rano Karno mengunjungi Keramat Bencongan, Kelurahan Bencongan, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Kedatangan Rano dalam rangka menjalin silaturahmi dengan masyarakat dan disambut baik oleh KH. Abdul Aziz sebagai tokoh masyarakat setempat. Di Kelurahan Bencongan RT 02/01 ini, Rano menjelaskan pencapaian selama kepemimpinannya.

“Saya mohon doa untuk meneruskan pembangunan di Provinsi Banten. Jalan-jalan sudah baik semua, hanya tinggal 20 persen lagi jalan pembangunan di Provinsi Banten,” ucap Rano.

Rano memaparkan sejumlah pencapaiannya selama ini. Ia menyampaikan, Provinsi Banten, khususnya Tangerang Raya, Kota, dan Kabupaten mengalami perkembangan yang luar biasa. “Dari semua ukuran berdasarkan statistik, Banten peringkat nomor 8 nasional secara pembangunan. Secara investasi juga mengalami peningkatan luar biasa, sekarang 3 besar secara nasional,” papar Rano.

Rano juga menambahkan, setiap daerah harus membuat kebijakan dan lebih memperhatikan serta mengapresiasi para tenaga kerja di bidang sosial. Selain itu, terkait polemik permasalahan kali Sabi yang sering meluap karena lokasinya yang berbatasan antara Tangerang Kota dan Kabupaten, Rano menjelaskan bahwa itu sudah masuk ke dalam proyek sodetan.

“Di Banten, Saya buat kebijakan bagi petugas PKK yang bekerja 25 sampai 30 tahun, kita berangkatkan umroh. Setiap tahun hampir 200 orang yang mendapat hadiah umroh, seperti marbot, penjaga mercusuar, penjaga pintu kereta, pintu air, tukang sapu jalanan, dan lainnya. Harusnya setiap daerah (Kabupaten/Kota) mengeluarkan kebijakan. Provinsi tidak bisa membuat kebijakan, tapi ini kan kita perjuangkan,” jelas Rano.

Sementara, Ketua PKK Bencongan, Winda, memanfaatkan dialog terbuka ini dengan memaparkan permasalahan mengenai kelayakan upah dan status bagi para tenaga pengajar Pendidikan Usia Dini (PAUD).

“Sebagai PAUD binaan, kami menjalankan program sosial, tidak ada insentif, hanya sukarela saja. Sedangkan mutunya dituntut sama dengan sekolah lain. Kami ini kan hanya kader Posyandu dan PKK,” terang Winda.

Menanggapi hal ini, Rano menjelaskan bahwa masalah tersebut merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kota/Kabupaten. “PKK memang tugas yang mulia. Permasalahan insentif, setiap Kabupaten atau Kota bisa membuat kebijakan masing-masing. Arahan dari pusat memang tidak ada, tapi kita bisa mengusungkan,” tegasnya. (Yan)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini