Pengurus Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) DPD Tangerang Selatan (Tangsel) 2013/2016, Frans Simamora yang menjabat sebagai Wakil Ketua bidang Hukum dan Advokasi mempertanyakan pengajuan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) baru yang sedang dalam proses perpanjangan dan perombakan kepengurusan yang diserahkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
“Ya Pengajuan itu pada tanggal 4 Agustus 2017 Lalu, sedangkan yang saya tahu SKT APKLI habis masa sejak 2016 lalu per-April,” katanya.
Tak hanya itu, Frans juga menyatakan bahwa APKLI DPD Tangsel telah vakum dengan adanya permasalahan dan problema yang sudah lama belum di selesaikan, baik dari segi dokumen ataupun ketentuan AD/RT (Anggaran Dasar / Rumah Tangga).
“Saat ini juga APKLI Tangsel saya nilai Vakum lantaran permasalah dokumen yang belum sesuai, dan hal ini arus dilakukan seperti AD/RT,” imbuh Frans
Frans menilai, APKLI yang sudah berjalan lama dan untuk pergerakannya di Tangsel sejak periode tahun 2013 hingga 2016 sudah berjalan dengan baik walaupun ada beberala problema, namun sedikit masalah di tahun 2016 membuat APKLI berjalan sendiri hingga saat ini.
“Saat ini perpanjangan APKLI DPD Tangsel mengajukan perpanjangan dan pembaharuan SKT baru yang kabarnya tidak melakukan konfirmasi terhadap nama yang dicantumkan sebagai pengurusnya, 3 nama dari Dewan penasehat itu saya rasa tidak ada tembusan sebelumnya, coba saja kita cek bersama,” tandas Frans.
Sementara itu Ketua APKLI DPD Tangsel, Desman Ariando mengatakan, sebenarnya kepengurusan DPD APKLI Periode 2016-2019 telah disahkan oleh DPP APKLI melalui rapat harian pimpinan pada tanggal 21 Desember 2016 di Jakarta.
“Untuk lebih jelasnya, silahkan konfirmasi ke Sekretaris DPD APKLI Kota Tangsel, jadi kalau APKLI Tangsel vacum itu tidak benar, silahkan dikonfirmasi ke DPP APKLI Pusat
Selanjutnya Desman mengatakan, APKLI DPD Tangsel bukanlah vacum, Adanya pihak-pihak yang ingin merongrong APKLI adalah sebuah keniscayaan perjuangan dalam kehadiran APKLI membela PKL, khususnya di Tangsel.
“Itu belom diperpanjang, karna pasca pembongkaran jl. Siliwangi, kantor kami dibongkar dan masih merapihkan berkas yg tercecer dan terkait dengan perpanjangan SKT, menurut laporan kesbangpol januari 2017, hampir 80% Ormas dan Lembaga belum memperpanjang SKT nya,” ujar Desman.(Arf)
