Home Index Bentara Papua Apresiasi Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Bentara Papua Apresiasi Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

0

Pada peringatan Hari International Masyarakat Adat Sedunia (International Day of the World’s Indigenous Peoples) pada tanggal 9 Agustus 2018, Manager Program Perkumpulan Bentara Papua di Manokwari, Yanuarius Anouw mengapresiasi Pemerintah dan DPRD di Kabupaten Sorong dikarenakan mampu menghasilkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017.

Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat tersebut, di dalamnya juga memuat perlindungan hutan dan pelestarian mangrove.

“Diharapkan Kabupaten lain mencontohi, juga bisa mengikuti jejak dan semangat kerja dari Pemerintah dan Wakil Rakyat di Kabupaten Sorong,” kata Yanuarius melalui keterangannya.

Pada tahun 2005-2009, sebut Yanu, luas hutan Papua 42 juta hektar. Berselang tiga tahun kemudian yakni 2011 luas hutan Papua hanya tersisa 30,07 juta hektar. Setiap tahun rata-rata deforestasi di Papua sebesar 143.680 ha. Sedangkan laju deforestasi untuk Provinsi Papua Barat per tahun rata-rata sebesar 25 persen atau 293 ribu ha.

“Masyarakat dan pemuda adat di Sorong sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan hutan yang tersisa ini. Selain melakukan sejumlah aksi penolakan dan blokade jalan menuju hutan, mereka juga melakukan pemetaan partisipatif. Perjuangan lainnya adalah menginisiasi lahirnya Perda Masyarakat Adat, yang kini sedang berproses di DPRD Sorong,” jelasnya.

Selama ini, pemanfaatan hutan terbatas hanya berupa pengambilan kayu untuk kebutuhan pembangunan rumah warga, dan sebagai sumber pangan seperti sagu, berburu babi dan Lau-lau (sejenis kanguru).

Yanu mengungkapkan, saat ini Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Knasaimos bersama Greenpeace dan Bentara Papua sedang berupaya mendorong hutan adat di wilayah adat Knasaimos, Sorong Selatan.

Diharapkan skema hutan adat dalam perhutanan sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini tidak mengulangi kesalahan masa lalu, yang merusak ekosistem hutan. Tapi sebaliknya mendukung terciptanya upaya pertanian berkelanjutan yang dikelolah oleh masyarakat adat dengan mengembangkan dan membudidayakan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan.

Dijelaskan lebih jauh oleh Yanu bahwa secara turun-temurun kehidupan masyarakat adat Papua sangat bergantung pada hutan dimana terdapat 3.000 kampung terbentuk dengan masyarakat adatnya yang tersebar luas di hamparan hutan Papua.

“Semangat masyarakat adat ini harus terus digelorakan oleh semua pihak, sehingga tercipta Gerakan Masyarakat Adat sebagaimana yang diharapkan dalam tema Peringatan Hari International Masyarakat Adat Sedunia 2018 ini,” tandasnya. (rls)