Home Berita Polri Bentuk Satgas Pengamanan Penyaluran Bansos

Polri Bentuk Satgas Pengamanan Penyaluran Bansos

0

Meningkatnya Anggaran Bantuan Sosial di Kementerian Sosial, Kepolisian Republik Indonesia akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) pengamanan dan penegakan hukum pelaksanaan penyaluran bantuan sosial bagi penerima manfaat bantuan sosial.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Prof. Jendral Pol. Muhamad Tito Karnavian dalam video confrence pada kegiatan penandatanganan kerja sama antara Kemensos RI dengan Polri melalui video conference yang diputar di ruang Vicion Polres Tangsel, Jumat (11/1/2019).

“Polri tingkat pusat, kita akan membentuk Satgas pengamanan, yang nanti akan dipimpin oleh Bintang dua,” ujar Jenderal Tito.

Jendral Pol Tito mengatakan, 60 persen masyarakat Indonesia masuk kesulitan dalam kesejahteraan, kurang mampu dan lain lain, sehingga memerlukan bantuan dari pemerintah. Oleh karena itu, anggaran bantuan sosial meningkat, dari 39.1 triliun menjadi 54.3 Triliun atau naik 38 persen, yang akan diberikaan kepada msyarakat yang tidak mampu, terkena bencana alam dan lainnya.

Tito melanjutkan, angka 54.3 triliun ini angka yang besar, yang akan disalurkan dalam bentuk program yang disusun oleh Kemensos, ada yang berbentuk tunai, program beras sejahtera, bantuan rumah tidak layak huni, ada juga untuk warga negera yang cacat, tunatetra, tunasila, lansia, korban TPPO, ada program biasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu yang sudah tersusun di Kementerian. Persoalannya adalah bagaimana angka ini, anggaran ini betul bisa tepat sasaran, diterima oleh orang yang tepat menerimanya.

“Tidak bocor, baik kebocoran itu pada mekasnisme distribusi, tidak menyimpang untuk kepentingan tertentu, karena ini sudah dikemas, nah untuk itulah MoU ini menjadi penting, karena keinginan dari bapak presiden, tepat sasaran, tepat waktu, tidak bocor dan menyimpang, dan yang lebih penting lagi adalah publik paham,” jelas Prof. Jendral Pol Tito dalam sambutannya.

Ia menambahkan, kalau seandainya angka 54.3 triliun ini tidak tepat, maka alih-alih bapak Presiden untuk membantu masyarakat tidak mampu akan jadi bomerang dan timbulah kericuhan, keributan dan gangguan keamanan yang besar hingga akan menimbulkan persoalan hukum.

“Kita berusaha betul untuk membantu kemensos untuk menyalurkan bantuan kepada msyarakat yang kurang mampu, Untuk itu, akan melakukan forum khusus sehingga satgas yang dibentuk nanti dapat memahami betul konsep konsepnya,” tambahnya.

Tito mengungkapkan, ada beberapa hal yang bisa dibantu kepolisian dalam hak ini, yaitu bisa membantu memverifikasi data yang mendapat bantuan untuk keakuratan data, jangan sampai ada orang yang mampu dimasuk-masukan saja. Selain itu pihaknya bisa membantu pengamanan fisik pada saat pembagian bantuan sosial agar tidak berebut dan lain sebagainya.

“Untuk nonfisik, seperti data-data, kita bisa membantu kalkulasi keuangan yang masuk dan keluar tanpa mengintervensi internal Kemensos,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga siap untuk membantu dalam rangka menyampaikan bahwa program ini transparan kepada publik dengan membuat ide ide kreatif agar masyarakat paham dan melalui media sosial.

“Untuk mensukseskan, mari kita bekerja bersama setelah satgas dibentuk, baik tingkat Mabes, tingakat provinsi maupun Kabupaten/Kota,” tukasnya.(Ban)