Proyek peningkatan jalan, Spal dan Turab baik Penunjukan Langsung (PL) di setiap Kecamatan maupun Dinas terkait mendapat sorotan dari aktivis Himpunan Mahasiswa Tangerang Utara (Himaputra). Pengerjaan pembangunan disebutnya terkesan asal jadi, sehingga diduga adanya kelemahan dalam sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait.
Pantauan di lokasi, proyek peningkatan jalan desa dengan jenis betonisasi, spal, paving blok, dan turab nampak tidak terlihat papan informasi.
Aktivis Himpunan Mahasiswa Tangerang Utara (Himaputra) Bidang Divisi Hukum, Hapid Dermawan menilai pengerjaan proyek tersebut terkesan asal jadi. Hal itu kata dia, akibat dari lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait, khususnya pengawasan dari pihak kecamatan atau pengawas sangat lemah.
“Maka kami menilai hal itu terjadi akibat adanya kelemahan dari pihak pengawas,” ungkapnya, Sabtu (11/9/2019).
Ia juga meminta pihak Inspektorat, dan BPK harus turun langsung ke lapangan untuk melihat hasil pembangunan tersebut. Selain itu, lakukan evaluasi terhadap Kecamatan dan pihak ketiga yang melaksanakan pembangunan tersebut.
“Saya minta segera sikapi persoalan pembangunan itu. Beri tindakan tegas terhadap pengawas dan pelaksana proyek nakal itu,” tegasnya.
Kemudian adanya CV perusahaan yang tidak jelas alamat kantornya, dan juga BPJS kesehatan CV perusahaan tersebut harus diperiksa juga, karena sebagai bahan kelengkapan administrasi. Belum juga soal SKDU, Pajak, dan lain sebagainya.
“Dari segi pengawasan administrasi saja pihak Kecamatan diduga masih lemah, pasalnya pengawasan proyek saja terkesan tutup mata, sudah tau kontraktor salah dibiarkan. Ini ada apa,” tegasnya.
Ia berharap pembangunan di Pantura harus memperhatikan kwalitas bukan kwantitas, kalau aspek tersebut diperhatikan insfratuktur di Tangerang Utara akan bertahan lama, bahkan bisa tahunan.
“Kwalitas proyek yang harus diperhatikan bukan kwantitas, demi kemajuan pembangunan yang lebih baik lagi,” terangnya.(Sam)
