Home Berita Warga Jurumudi Unjuk Rasa Soal Ganti Rugi Pembebasan Lahan Tol Kunciran-Bandara

Warga Jurumudi Unjuk Rasa Soal Ganti Rugi Pembebasan Lahan Tol Kunciran-Bandara

0

Puluhan Warga RT 02 RW 01 Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang gelar aksi damai di Jalan Husein Sastranegara, Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Selasa (11/06/2019).

Sambil membentangkan beberapa tulisan, puluhan warga yang demo bersama anaknya itu sempat menduduki beko atau alat berat di lokasi. Hal itu dilakukan warga guna menuntut keadilan soal ganti rugi pembebasan lahan pembangunan jalan tol Kunciran – Bandara.

Edi Muluadi, warga setempat mengatakan, dalam hal ini masyarakat meminta kepada pemerintah untuk diajak berdiskusi. Sebab, dari tahun 2016 pihak pemerintah atau pengembang tidak pernah menemui.

“Kami semua sebetulnya tidak mengahalang-halangi program pemerintah. Namun, kami tidak sama sekali diajak musyawarah tolong jadikan kami ini manusia selayaknya,” ujar Edi kepada wartawan di lokasi.

Edi menjelaskan, dirinya bersama 27 kepala keluarga lainnya yang terkena pembebasan lahan mengaku masih ingin bertahan hingga antara pihak pemerintah dan warga setempat menemukan titik terang.

“Kami minta tolong lah diperhatikan, paling tidak kami bisa kebeli tanah atau rumah. Kami ditawarkan oleh pihak pemerintah satu meter tanah seharga Rp2,6 juta, kalau diitung itung itu tidak bisa beli rumah lagi masa kami harus tinggal di kolong jembatan. Tolong lah manusiakan kami,” tuturnya.

Kata Edi, warga sepakat minggalkan huniannya jika tawaran untuk satu meter tanah seharga Rp6,5 juta. Sebab, dengan harga Rp 2,6 juta dirinya mengaku tidak sama sekali mendapatkan apa-apa.

Selain itu Edi berharap, agar pemerintah mengganti rugi yang layak. Kata dia juga, warga setempat tidak sama sekali dikasih ruang untuk mengeluarkan aspirasi.

“Ya tolong lah untuk pemerintah kita minta ganti rugi yang layak bagi warga sekitar sini. Kita seakan diatur sedemikian rupa sehingga kita tidak dapat berbicara,” imbuhnya.

Sementara itu, Nur Mawadi, kuasa hukum warga setempat menyatakan, pihaknya sudah menempuh jalan Pengadilan Negeri tingkat pertama sampai kasasi. Namun, dikalahkan.

“Jalur Pengadilan Negeri dikalahkan karena dengan alasan peraturan Mahkamah Agung No 1, tahun 2016, 14 hari kerja keterlambatan. Lalu kita juga sudah ajukan kembali,” jelas Nur.

Nur menuturkan, pihaknya juga sudah melalui jalur Komnas HAM, Ombudsman dan DPR RI. Namun saat ini, pihaknya masih menunggu laporan selanjutnya.

“Hingga sampai saat ini, kita belum menerima respon positif. Dari Komnas HAM sudah menyurati termohon satu hingga lima tapi belum ada jawaban juga.

Nur menambahkan, untuk langkah selanjutnya, pihaknya bakal melakukan hearing ke DPR RI. Kata dia, untuk mengadu kepada Komisi 4 DPR RI soal kasus ini.

“Sebenernya perkara ini sudah berjalan dari tahun 2013. Jadi ada yang janggal disini kenapa proyek rel kereta api lebih cepat daripada kasus pembebasan lahan Tol Kunciran-Bandara ini,” tandasnya. (Amd)