Beranda Berita Komisi XI DPR RI Nilai Menteri BUMN Langgar Konstitusi Soal Pembangunan Holding

Komisi XI DPR RI Nilai Menteri BUMN Langgar Konstitusi Soal Pembangunan Holding

0

Keinginan Pemerintah Pusat melalui Kementerian BUMN untuk membangun beberapa perusahaan BUMN menjadi super holding mendapat kritikan dari anggota dewan pusat. Pasalnya, pembentukan holding tersebut dinilai telah melanggar konstitusi dasar negara.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir mengatakan, rencana Kementrian BUMN di bawah komando Rini Soemarno yang mau menggabungkan seluruh BUMN menjadi sebuah perusahaan atau ‘super holding’ perlu diberikan catatan kritis atas rencana ini. Menurutnya, super holding itu tidak sesuai dengan UUD 45, khususnya pasal 33 tentang ekonomi, artinya rencana ini bila dipaksakan maka Kementerian BUMN bisa divonis hukuman karena melanggar konstitusi.

“Kami minta pemerintah untuk berhati-hati mengambil kebijakan di tengah situasi ekonomi nasional dan global yang sedang lesu. Jangan sampai kebijakan yang belum matang konsep dan lemah dasar hukumnya diteruskan berdampak pada iklim investasi dan perekonomian nasional,” ungkapnya.
Lanjut dia, jika alasan pemerintah adalah demi efisiensi dan meningkatkan ekuitas perusahaan maka super holding bukan satu-satunya solusi. Ada beberapa alternatif lain seperti revaluasi aset BUMN atau IPO ke pasar modal bagi BUMN yang sehat dan kuat ekuitasnya.

Selain itu pemerintah tidak perlu berpikir yang terlalu ambisius dan serba ideal dengan konsep super holdingnya tapi lebih disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya disesuaikan dengan sub bidang yang sama yakni BUMN konstruksi, BUMN energi, BUMN jasa, BUMN perbankan, keuangan dan lainnya.

“Jadi sifatnya holding saja bukan super holding. Indonesia dibangun dengan tujuan menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat bukan state corporation yang semata-mata mencari laba sebesar-besarnya,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN).

ditegaskan olehnya, sesuai UU Nomor 19/2003 tentang BUMN pasal 1 ayat C, BUMN selain berfungsi mencari keuntungan, juga ada fungsi sosial di dalamnya yakni melayani rakyat. (Uar)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini